Puan Maharani Soroti PHK Massal 2025: Pemerintah Jangan Hanya Jadi Penonton

Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan keprihatinan mendalam atas meningkatnya gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) di Indonesia yang kini dinilai semakin mengkhawatirkan. Ia mengatakan pentingnya kehadiran aktif pemerintah dan jangan hanya jadi penonton.

“Reformasi tidak hanya soal kebebasan politik, tapi juga harus menyentuh kesejahteraan ekonomi rakyat. Demokrasi ekonomi artinya negara hadir untuk melindungi para pekerja,” ujar Puan dalam pernyataannya, Rabu (21/5/2025).

Data terbaru dari Kementerian Ketenagakerjaan per 20 Mei 2025 mencatat sebanyak 26.454 orang kehilangan pekerjaan akibat PHK.

Baca Juga: Terkait GRIB Jaya Duduki Lahan BMKG, Ini Kata Ketua DPR RI

Angka ini menunjukkan lonjakan signifikan dibandingkan periode sebelumnya, menandakan bahwa krisis ketenagakerjaan di Indonesia kian nyata.

Ribuan karyawan PT Yihong Novatex saat lakukan aksi demo. [Instagram]Puan menegaskan bahwa lonjakan PHK massal 2025 bukan sekadar angka statistik. Menurutnya, data tersebut menjadi sinyal bahwa Indonesia sedang menghadapi tantangan besar dalam hal perlindungan tenaga kerja dan pemenuhan hak ekonomi rakyat.

“Demokrasi sejati menjamin hak untuk hidup layak dan sejahtera. Maka, negara tak boleh tinggal diam melihat rakyatnya kehilangan penghasilan,” tegasnya.

Baca Juga: Puan Maharani: Polri Harus Kedepankan Hal-hal Humanis

Untuk itu, Puan mendorong pemerintah menyusun strategi konkret dalam mengatasi pengangguran. Ia menyarankan program-program padat karya, pelatihan ulang bagi pekerja terdampak, serta relokasi tenaga kerja sebagai bagian dari mitigasi.

“Penting juga membangun dialog aktif antara pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja agar solusi yang diambil menyeluruh,” cetus Puan.

Puan Maharani soroti PHK massal 2025. [Instagram/@puanmaharaniri]Politisi PDI Perjuangan itu juga memastikan bahwa DPR RI siap memberikan dukungan penuh terhadap kebijakan yang berpihak pada rakyat, terutama yang menyangkut keselamatan para tenaga kerja Indonesia dari ancaman PHK berkelanjutan.

“Indonesia yang kuat hanya bisa dibangun lewat kerja kolektif seluruh elemen bangsa. Pemerintah tak boleh jadi penonton saat warganya kehilangan pekerjaan,” pungkas Puan.