Purbaya Tolak Bayar Utang Kereta Cepat, Apa Dampaknya?

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjadi sorotan karena menolak keras agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) digunakan untuk menanggung utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau proyek kereta cepat yang diberi nama Whoosh.

Purbaya menegaskan bahwa pembayaran utang tersebut merupakan tanggung jawab BPI Danantara Indonesia sebagai holding BUMN yang membawahi proyek ini, karena mereka sudah memiliki manajemen dan kemampuan finansial sendiri.

Menurut Purbaya, Danantara telah menerima dividen sekitar Rp 80 triliun dalam satu tahun sehingga seharusnya mampu mengelola masalah utang secara mandiri tanpa membebani APBN.

Baca Juga: Doli Kurnia Pastikan Pembangunan IKN Tidak Bebani APBN

Ia menolak agar pemerintah menggunakan dana publik untuk menutupi kerugian atau kewajiban utang proyek tersebut, dan mendorong agar solusi pembiayaan yang dicari melalui skema lain yang tidak membebani keuangan negara.

Dampak penolakan Purbaya terhadap fiskal dan rating kredit

Kereta cepat whoosh. [Instagram] Penolakan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk menggunakan APBN menanggung hutang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Whoosh) memiliki beberapa dampak penting terhadap kondisi fiskal dan rating kredit Indonesia:

Baca Juga: Hashim Djojohadikusumo: Akan Ada Uang Masuk ke APBN Mencapai Hampir Rp500 Triliun

1. Dampak Fiskal

- Penolakan ini menjaga agar APBN tidak terbebani utang oleh proyek kereta cepat yang cukup besar, sehingga fiskal negara tetap terkendali.

- Purbaya dikenal menerapkan kebijakan fiskal yang ketat dan disiplin, dengan fokus pada efisiensi penggunaan anggaran dan menjaga likuiditas yang cukup di sektor riil.

- Kebijakan ini juga mendorong pengelola proyek BUMN yang bersangkutan untuk mencari solusi pendanaan mandiri, mengurangi risiko beban fiskal tambahan bagi negara.

- Secara makro, manajemen fiskal yang hati-hati ini membantu menjaga stabilitas perekonomian dan menekan risiko defisit fiskal yang berlebihan.

2. Dampak pada Rating Kredit

- Dengan tidak menggunakan APBN untuk menanggung utang Whoosh, risiko pembengkakan utang pemerintah pusat berkurang, sehingga mendukung stabilitas rating kredit Indonesia di mata lembaga pemeringkat.

- Disiplin fiskal yang ditunjukkan oleh Kemenkeu memberikan sinyal positif bagi investor dan lembaga pemeringkat bahwa Indonesia serius mengelola risiko fiskal.

Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa [Instagram Menkeuri]

- Namun, jika utang BUMN memang menjadi beban besar tanpa solusi yang jelas, risiko bagi entitas BUMN tersebut dapat meningkat, tetapi tidak langsung membebani profil utang negara secara keseluruhan.

Secara keseluruhan, persetujuan Purbaya bertujuan pada pengelolaan fiskal yang lebih konservatif dan menjaga kepercayaan pasar terhadap posisi fiskal Indonesia, mendukung rating kredit yang stabil dan kepercayaan investor dalam jangka menengah hingga panjang.