Purbaya Yudhi Sadewa Heran Tarif Cukai Rokok Tembus 57 Persen: Tinggi Amat, Firaun Lu!

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti tingginya tarif cukai hasil tembakau (CHT) yang saat ini mencapai 57 persen.

Ia mengaku kaget setelah mendapatkan laporan dari jajarannya mengenai tren kenaikan tarif rokok beberapa tahun terakhir.

Menurutnya, akumulasi kenaikan tarif tersebut sudah sangat tinggi.

Baca Juga: Pedagang Toko Online Sah Kena Pajak: Berikut Kriterianya!

Untuk Menekan Jumlah Perokok

Awalnya Purbaya menganggap ada kebijakan yang janggal di balik kenaikan tersebut.

Baca Juga: Menkeu Umumkan THR 2023 Cair Mulai H-10 Idul Fitri

Namun, setelah memahami lebih jauh, tarif tinggi memang sengaja diterapkan pemerintah untuk menekan jumlah perokok di Indonesia.

"Ada cara mengambil kebijakan yang agak aneh untuk saya. Saya tanya, 'Cukai rokok gimana? Sekarang berapa rata-rata?' 'Lima puluh tujuh persen.'' 'Wah, tinggi amat. Firaun lu!' Kira-kira gitu, banyak banget ini," ujarnya pada media briefing di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Jumat (19/9).

Meski demikian, ia menilai kebijakan cukai tinggi juga berdampak pada penerimaan negara. Dari informasi yang ia terima, ketika tarif cukai diturunkan, penerimaan justru bisa lebih besar.

Purbaya Yudhi Sadewa (instagram)

"Terus, kalau turun gimana? Ini bukan saya mau turunin, ya. cuma diskusi. Kalau turun gimana? Kalau turun makin banyak income-nya. Kenapa dinaikin kalau gitu?" ungkap Purbaya.

Namun, ia menekankan, kebijakan tarif CHT yang tinggi selama ini diterapkan pemerintah di level tinggi merupakan langkah untuk mengendalikan konsumsinya.

"Rupanya, kebijakan itu bukan hanya income saja di belakangnya. Ada policy memang untuk mengecilkan konsumsi rokok. Jadi, kecil lah, otomatis industri-nya kecil, kan? Tenaga kerja di sana juga kecil. Oke, bagus. Ada WHO di belakangnya," paparnya

Kekhawatiran Soal Tenaga Kerja dan Industri Rokok

Purbaya Yudhi Sadewa (TikTok)

Purbaya mengingatkan bahwa kebijakan pengendalian konsumsi rokok seharusnya juga memperhatikan nasib pekerja di industri tembakau.

Menurutnya, pemerintah belum memiliki program jelas untuk mengatasi dampak hilangnya lapangan kerja akibat penyusutan industri rokok.

"Apakah kita sudah buat program untuk memitigasi tenaga kerja yang menjadi nganggur? Programnya apa dari pemerintah? Enggak ada. Loh kok enak? Kenapa buat kebijakan seperti itu? itu diskusinya di sana," ujar Purbaya.

Ia menambahkan, selama belum ada program yang bisa menyerap tenaga kerja baru, industri rokok sebaiknya tidak ditekan habis-habisan.

Meski begitu, ia tetap mendukung kebijakan pembatasan konsumsi agar jumlah perokok tidak terus meningkat.

"Kalau gitu, nanti kita lihat. Selama kita enggak bisa punya program yang bisa menyerap tenaga kerja yang nganggur, industri itu enggak boleh dibunuh, itu kan hanya menimbulkan orang susah aja, tapi memang harus dibatasin yang ngerokok itu," jelasnya.

Sebagai tindak lanjut, Purbaya berencana mengunjungi Jawa Timur untuk melihat langsung kondisi industri rokok.

Ia juga berkomitmen mencari cara agar pengusaha rokok lokal dan para pekerjanya tetap terlindungi, salah satunya lewat evaluasi kebijakan tarif cukai.