Reaksi Pejabat soal Diminta Naik Transportasi Umum, Apa Iya Mau?

Pejabat pemerintah diminta agar menggunakan transportasi umum seminggu sekali. Usulan ini datang dari Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI).

MTI mendesak agar pengawalan dan patrol (patwal) bagi pejabat dibatasi, kecuali untuk presiden dan wakil presiden.

Sebagai gantinya, MTI mendesak agar pejabat pemerintah menggunakan transportasi umum.

Baca Juga: Bahlil Ke Rumah Prabowo, Dapet Kursi ESDM?

Berikut reaksi sejumlah pejabat terkait usulan naik transportasi umum.

1. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia

Menteri ESDM sekaligus Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia. [Dok. Istimewa]

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyiratkan tak masalah bila nantinya presiden memutuskan agar para pejabat pemerintah menggunakan transportasi umum.

Baca Juga: Ngaku Sahabat Prabowo, Gus Yaqut dan Budi Arie Dapat Dua Jempol dari Menhan

Bahlil menyebut dirinya sudah terbiasa dengan transportasi umum. Bahkan mengaku pernah jadi sopir angkot dan kondektur.

"Jangan ajarain saya naik angkutan umum. Karena saya kondektur angkot 3 tahun di terminal. Jadi sopir angkot 2 tahun waktu SMA. Kuliah juga bawa angkot," tuturnya.

2. Wamen P2MI Christina Aryani

Wamen P2MI Christina Aryani. [Dok. B2PMI]

Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (Wamen P2MI) Christina Aryani mengatakan sudah pernah menggunakan transportasi umum untuk pergi ke kantor. Yakni naik Light Rail Transit (LRT).

Dia mengaku tak masalah jika sesekali harus naik transportasi umum. Menurutnya, moda transportasi umum sekarang sudah terintegrasi sehingga memudahkan penumpang untuk melanjutkan perjalanan ke tujuan dibandingkan dahulu.

"Kalau dulu mungkin kan kita ribet untuk pergi ke stasiun dan lain-lain. Tapi kalau sekarang kan sudah sangat mudah. Dan transportasi umum bahkan bisa lebih hemat waktu Ketika keadaan macet dan lain-lain itu bisa predictable," ujarnya.

3. Menkop Budi Arie Setiadi

Menkop Budi Arie Setiadi. [Dok. Istimewa]

Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi mengaku ikut saja dengan arahan Presiden Prabowo Subianto bila seandainya nanti membuat kebijakan agar pejabat pemerintah menggunakan transportasi umum.

"Kami ikut perintah dan arahan Presiden," kata Budi Arie kepada awak media, Minggu (2/2/2025).

4. Menteri ATR/BPN Nusron Wahid

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid. [Dok. Kementerian ATR/BPN]

Nusron menyatakan dirinya lebih memilih sepeda motor atau jalan kaki dibanding naik transportasi umum.

"Sebetulnya kalau tujuannya malah untuk itu, sekali-kali naik sepeda motor, saya malah lebih setuju. Kenapa? Bisa lebih cepat naik motor. Atau sekali-kali jalan kaki kalau jalanan pendek itu malah lebih pendek (waktunya)," ujar Nusron, Sabtu (1/2/2025).

"Soal naik apa itu, bagi saya tidak substansi. Itu hanya karikatif (sukarela) soal naik angkutan umum. Bisa jadi dalam situasi kondisi terdesak dan cepat, naik kendaraan umum bisa lebih malah daripada naik mobil dan sepeda motor, ya kan?" lanjutnya.

Picu Kecemburuan

Sebelumnya, pihak MTI menilai pejabat pemerintah atau pejabat negara semestinya menggunakan transportasi umum.

Hal ini lantaran pejabat yang diprioritaskan di jalan akan memicu kecemburuan di tengah keseharian dengan hiruk-pikuk kemacetan di Kota Jakarta.

Kemacetan di Jakarta. [Dok. Istimewa]

"Sebaiknya pengawalan dibatasi untuk Presiden dan Wakil Presiden. Pejabat negara yang lain tidak perlau dikawal seperti halnya presiden dan wakil presiden," ujar Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah MTI Pusat, Djoko Setijowarno.

"Angkutan umum di Jakarta sudah memberikan pelayanan yang cakupannya setara dengan kota-kota di dunia, yakni 89,5 persen wilayah Jakarta," sambungnya.

Djoko pun mengusulkan agar pejabat pemerintah minimal seminggu sekali naik transportasi umum. Mereka dinilai harus membiasakan naik angkutan umum.

"Semestinya pejabat negara membiasakan menggunakan angkutan umum, minimal sekali seminggu. Dengan bercampur dengan masyarakat umum, akan mengetahui kondisi sebenarnya kehidupan masyarakat," pungkasnya.