Retret Kepala Daerah Gelombang III dan Sekda Kemungkinan Digabung

Retret Kepala Daerah gelombang II telah selesai, Kamis (26/6/2025). Rencananya, masih ada dua retret lagi yakni Retret Kepala Daerah gelombang III dan Retret Para Sekda. Namun sepertinya, dua retret terakhir ini kemungkinan akan digabung demi mengefisienkan waktu dan memperkuat sinergi kebijakan daerah.

Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengatakan opsi tersebut sedang dalam kajian, mengingat jumlah peserta gelombang ketiga lebih sedikit dibandingkan gelombang sebelumnya.

Hal tersebut disampaikan Bima, melalui keterangan resmi. “Kami akan mempelajari jumlah gelombang ketiga dan apakah akan dilaksanakan bersamaan dengan sekda. Karena jumlahnya jauh lebih sedikit dari ini, mungkin bisa dilakukan dalam waktu yang bersamaan,” kata Bima.

Baca Juga: Pengendalian Inflasi: Pemda Diminta Fokus pada HET dan Potensi Harga yang Bergejolak

Retret Gelombang III Tunggu Proses Hukum Pilkada 2024 Tuntas

Wamendagri Bima Arya/Foto: Puspen Kemendagri Menurut Bima, pelaksanaan retret gelombang ketiga masih menunggu penyelesaian seluruh proses hukum terkait Pilkada Serentak 2024, termasuk tahapan pemungutan suara ulang (PSU) di sejumlah daerah.

“Angkanya untuk kepala daerah yang mengikuti retret gelombang ketiga kalau tidak salah berapa belas lagi gitu, tidak sampai 20 lah ya,” katanya.

Baca Juga: Dukung Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen, Pemda Diminta Gali Potensi Wilayah

Foto: Puspen Kemendagri

Terkait rencana pelaksanaan retret gelombang ketiga yang kemungkinan kembali digelar di kampus IPDN, dirinya masih menunggu kajian teknis terutama jika jumlah peserta meningkat dari gelombang sebelumnya.

“Kalau 86 orang seperti sekarang masih memungkinkan. Tapi kalau 500 orang, apalagi ditambah lagi nanti dengan kloter terakhir kepala daerah, tentu harus dikaji kembali kesiapan pelaksanaannya,” katanya.

Wamendagri menyebutkan, waktu pelaksanaan gelombang ketiga masih menunggu keputusan lebih lanjut. Namun, presiden telah menginstruksikan agar program ini dipercepat untuk mendukung akselerasi program pembangunan nasional.

“Pelaksanaannya belum ditetapkan bulan apa, tapi presiden meminta agar dipercepat karena perlu akselerasi program,” kata Bima.***