Satu Orang Korban Banjir Bandang Kota Ternate Masih Dalam Pencarian

FT News – Upaya pencarian korban banjir bandang di Kelurahan Rua, Kecamatan Pulau Ternate, Kota Ternate, Maluku Utara masih terus dilakukan tim gabungan. Hingga hari ini, satu orang korban hilang masih belum ditemukan.

Tim gabungan yang dikoordinasikan oleh Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas memulai pencarian di lokasi terdampak pada Rabu (28/8). Operasi pencarian diawali dengan menurunkan dua ekor satwa K-9 miliki kepolisian. Namun, upaya identifikasi lokasi korban hilang oleh satwa tersebut belum membuahkan hasil.

Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Abdul Muhari mengatakan, pencarian sempat dihentikan sementara untuk kepentingan keamanan dan keselamatan petugas gabungan. Pasalnya, siang kemarin hujan yang turun di bagian hulu mengakibatkan adanya aliran air yang dapat membahayakan petugas di lapangan.

Baca Juga: Kota Bandung 'Diserbu' 447 BPBD Demi Rakornas PB 2024

Para personel gabungan yang didukung dengan alat berat akan melanjutkannya pencarian pada pagi ini, Kamis (29/8). Pos Komando (Posko) Penanganan Darurat Banjir Bandang Kelurahan Rua mencatat korban meninggal 18 warga.

"Mereka yang luka-luka telah mendapatkan perawatan medis dari tim kesehatan setempat. Sedangkan pengungsian, sebanyak 150 jiwa berada di SMK 4 Kastela untuk sementara waktu," jelas Abdul Muhari dalam keterangan tertulisnya yang diterima, Kamis (29/8) pagi.

Pendampingan BNPB

Baca Juga: Update Longsor Gunung Kuda Cirebon, Total Korban Tewas 17 Orang, 8 Masih Dicari

Diungkapkan Abdul Muhari, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memberikan pendampingan operasionalisasi Posko yang berlokasi di Kantor Wali Kota Ternate. Melalui pengaktifan organisasi tanggap darurat ini, penanganan akan berjalan secara optimal.

"Pendampingan di fase tanggap darurat yang dilakukan di antaranya terkait administrasi pemanfaatan dana siap pakai (DSP), manajemen gudang logistik, penyajian data dan informasi dan pemetaan spasial," terangnya.

Rapat koordinasi posko di hari kedua ini, lanjutnya, dikoordinasikan BNPB melalui Deputi Bidang Penanganan Darurat Brigjen TNI Lukmansyah dan Deputi Bidang Logistik dan Peralatan Dr. Lilik Kurniawan.

Berkenaan dengan pemetaan spasial, BNPB melalui Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan bersama Direktorat Pemetaan dan Evaluasi Risiko Bencana mengerahkan personel dan drone untuk memotret kawasan terdampak, seperti kondisi hulu, aliran material bebatuan dan topografi setempat.

"Analisis spasial ini dapat digunakan sebagai rekomendasi dalam penentuan relokasi atau pun mitigasi bencana. Pada konteks relokasi, Deputi Bidang Logistik dan Peralatan mengatakan, perlu analisis yang komprehensif, misalnya nanti terkait dengan persoalan sosial," jelasnya.

Sementara itu, Dr. Lilik Kurniawan mengungkapkan warga yang tidak terdampak dan berada di kawasan bahaya enggan untuk relokasi. Ini tentunya menjadi tantangan pemerintah daerah setempat untuk memberikan pemahaman risiko kepada masyarakat sehingga mereka bersedia relokasi.

“Mereka yang tidak terdampak (di kawasan bahaya), warga yang memiliki rumah yang masih utuh, ini memang mau dipindah? Ini yang saya maksud persoalan sosial," kata Lilik.

Lilik menambahkan, hal tersebut perlu dikaji dan dikomunikasikan kepada berbagai pihak dalam rangka desain program relokasi sebagai solusi berkelanjutan. Hal tersebut selanjutnya juga harus dikomunikasikan kepada masyarakat.

“Tentu ini akan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat dan agama yang mereka percaya,” tambah Lilik.

Terkait dengan manajemen gudang logistik, personel BNPB memberikan penjelasan kepada BPBD Kota Ternate mengenai tata kelola, seperti pencatatan penerimaan-pengeluaran dan penataan barang. Selain itu, pendampingan BNPB juga dilakukan pada administrasi pemanfaatan DSP yang akuntabel.