Sepuluh Kebijakan Ekonomi Indonesia yang Disepakati di KTT G20

Forumterkininews.id, Jakarta – Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 Bali berakhir pada Rabu (16/11). Seluruh delegasi terlihat puas dengan keramahan Indonesia dalam menyelenggarakan agenda rutin tahunan tersebut.

Pengamanan perhelatan pertemuan para kepala negara pun patut mendapat apresiasi. Pasalnya selain memberikan kenyamanan atas berlangsungnya acara. Dalam forum itu, sejumlah kebijakan ekonomi disepakati.

Beberapa negara pun tercatat memiliki komitmen untuk berinvestasi di Indonesia.

1. Dana Pandemi (Pandemic Fund)

Dana ini dibentuk menteri keuangan dan menteri kesehatan negara-negara G20 di bawah presidensi/kepemimpinan Indonesia tahun ini.

Presiden Jokowi menyampaikan, Dana Pandemi menjadi upaya dunia memperkuat arsitektur kesehatan global. Terutama melalui mekanisme pembiayaan yang kuat dan dapat diandalkan. Sehingga dunia dapat lebih baik mencegah dan menanggulangi pandemi di masa mendatang.

Dana Pandemi yang telah terkumpul sekitar Rp21,7 triliun berasal dari kontribusi 15 negara dan tiga lembaga filantropi. Jumlah itu akan terus bertambah mengingat Australia, Prancis, dan Arab Saudi juga menyampaikan komitmennya untuk berkontribusi pada Dana Pandemi.

2. Energy Transition Mechanism (ETM) Country Platform

G20 juga telah membentuk Energy Transition Mechanism (ETM) Country Platform di Indonesia. Hal ini guna mempercepat penutupan pembangkit listrik tenaga batu bara dan pengembangan energi baru terbarukan (EBT) yang adil dan berkelanjutan.

Kemudian diketahui, dukungan pembiayaan untuk ETM dari Climate Investment Funds dan dukungan kerja sama lembaga internasional.

3. Resilience and Sustainability Trust (RST) oleh IMF

Negara-negara G20 juga berkomitmen membantu ketersediaan pembiayaan bagi negara-negara rentan dan miskin melalui pembentukan Resilience and Sustainability Trust (RST) oleh IMF. Dimana saat ini dana yang terkumpul sudah mencapai US$81,6 miliar atau setara Rp1.275 triliun.

4. Bali Konpendium

Tidak hanya itu, negara-negara G20 pun meluncurkan Bali Kompendium. Kesepakatan ini disusun dengan kerja sama United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD). Kompendium ini nantinya akan digunakan sebagai panduan berinvestasi oleh negara-negara G20.

5. Global Blended Finance

Pemerintah Indonesia resmi meluncurkan Global Blended Finance (GBF) Alliance atau Aliansi Keuangan Campuran Global.

Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan GBF diluncurkan untuk bisa membangun kapasitas pembiayaan campuran yang lebih baik di seluruh wilayah. Baik antar negara, sektor swasta, dan filantropi.

“GBF akan berpusat di Bali dan kami mengajak semua pihak untuk bermitra dengan kami. Kita tidak punya waktu banyak jika ingin mengumpulkan investasi triliunan setiap tahun untuk bumi. Kemudian, kita perlu melakukan sesuatu untuk generasi berikutnya, termasuk untuk anak cucu kita,” ujarnya dalam acara Tri Hita Karana (THK) Sustainable Development Forum 2022 di Nusa Dua, Bali, dikutip, Selasa (15/11).

BACA JUGA:   Harga Mobil Listrik Mahal? Ternyata Ini Penyebabnya
6. Transaksi Digital Bank Sentral ASEAN

Bank Indonesia (BI) menandatangani kerja sama dengan 4 bank sentral ASEAN, yakni Bank Negara Malaysia (BNM), Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP), Monetary Authority of Singapore (MAS), dan Bank of Thailand (BOT). Kelima bank sentral tersebut sepakat mendorong kemudahan transaksi digital di kawasan.

Implementasi kerja sama ini bakal mendukung dan memfasilitasi perdagangan, investasi, pendalaman pasar keuangan, remitansi, pariwisata, dan aktivitas ekonomi lintas batas lainnya, serta mendorong ekosistem ekonomi dan keuangan kawasan yang lebih inklusif.

7. Investasi AS ke Indonesia Rp38,82 T

Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden mengumumkan besaran investasi di Indonesia, termasuk perjanjian US$2,5 miliar atau setara Rp38,82 triliun (asumsi kurs Rp15.529 per dolar AS) antara ExxonMobil dengan Pertamina.

Kerja sama akan menilai lebih lanjut pengembangan pusat penangkapan dan penyerapan karbon regional di Indonesia.

Tidak hanya itu, AS dan Indonesia juga sepakat untuk meluncurkan program Millennium Challenge Corporation (MCC) senilai US$698 juta. Dana ini untuk membantu mendukung pengembangan infrastruktur transportasi sadar iklim di lima provinsi RI serta tujuan pengembangan lainnya.

8. Investasi CNGR Advanced Material China

Kementerian Investasi menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan CNGR Advanced Material Co Ltd. produsen ternary precursor asal China. Di dalam MoU ini terdapat dukungan untuk pengembangan ekosistem kendaraan listrik di Indonesia. Penandatanganan kerja sama ini memiliki nilai investasi US$5 miliar.

Selanjutnya, dalam MoU, Kementerian Investasi akan bertanggung jawab membantu CNGR Advanced Material memperoleh semua penerbitan izin proyek. Termasuk insentif investasi dari pemerintah.

9. Investasi Jepang dan Inggris di MRT Jakarta

Selanjutnya, Jepang dan Inggris berminat untuk berpartisipasi dalam proyek pengembangan angkutan massal perkotaan MRT Jakarta. Hal itu ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Jepang dan Pemerintah Inggris di Nusa Dua, Bali, Senin (14/11).

MoU yang diteken, yakni , Memorandum of Cooperation (MoC) antara RI dengan Jepang tentang kelanjutan pembangunan MRT Jakarta East-West Line Phase 1. Kemudian Letter of Intent (LoI) antara RI dengan Inggris tentang Kerja Sama Pembangunan MRT Jakarta.

10. Investasi Turki di Produksi Bus Listrik

Terakhir, Indonesia dan Turki menjalin kesepakatan bilateral terkait produksi bus listrik di dalam negeri dan pembangunan jalan tol Trans Sumatra.

Untuk bus listrik, kerja sama dilakukan oleh pabrikan bus listrik Karsan dari Turki dengan PT. Schahmindo Perkasa (Credo Group). Sedangkan, proyek jalan tol Trans Sumatra dilakukan antara PT Hutama Karya dengan kontraktor Turki, ERG Insaat. Penandatanganan antar dunia usaha tersebut disaksikan oleh Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan Menlu Turki Mevlut Cavusoglu.

Artikel Terkait