Setelah Kirim Anak Nakal ke Barak Militer, KDM Kini Sasar Orang Dewasa Pemabuk dan Tinggalkan Keluarga

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) jalan terus dengan programnya mengirim anak-anak nakal ke barak militer di tengah kontroversinya. Salah satu penolakan datang dari Komnas HAM yang menilai militer tidak bisa mendidik sipil apalagi anak-anak.

Namun kebijakan mengirim anak-anak nakal seperti terlibat tawuran, terlibat geng motor, sering bolos sekolah, tidak menurut kepada orang tua, mendapat banyak dukungan dari para orang tua. Para pendukung KDM menyebut program itu sangat cocok di tengah pemerintah pusat yang dinilai abay terhadap penanganan anak-anak nakal.

KDM menilai bahwa program mengirim anak-anak nakal terus berlanjut bahkan mendapat dukungan besar dari masyarakat. Salah satu buktinya banyak orang tua yang ingin mendaftarkan anaknya mereka setelah program pertama mulai berjalan.

Baca Juga: Kini Se-Jabar, Kebijakan Jam Malam Pernah Jadi Kontroversi saat KDM Bupati Purwakarta

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. (Instagram @dedimulyadi71)

"Makin ke sini makin banyak yang daftar. Artinya ada kegelisahan dan ketika orang tua melihat tayangan-tayangan yang objektif, akhirnya banyak yang mungkin hari ini sudah berbondong-bondong menitipkan anaknya," kata KDM seperti disiarkan di media sosialnya.

Tak hanya untuk anak-anak, KDM justru akan memperluas program tersebut. KDM menyebut akan menyasar orang dewasa dalam rangkan penanganan perilaku buruk yang sulit ditangani.

Menurut KDM, banyak problem orang dewasa yang bisa diselesaikan dengan memberikan pendidikan kedisiplinan baru. Sehingga diharapkan orang-orang dewasa yang bermasalah dapat berubah menjadi baik.

Baca Juga: Tiru Dedi Mulyadi, Gubernur Banten Andra Soni Siap Lakukan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor

"Problem orang dewasa itu, mabuk setiap hari meninggalkan istrinya kan gak bisa dipidana, orang yang bertengkar di rumah tidak bisa dipidana, orang yang tidak pernah balik ke rumahnya meninggalkan tangung jawab terhadap anaknya kan gak bisa dipidana. Tidak semua hal bisa dipidana.

Nanti saya bikin ketika ada seseorang yang bikin rusuh di sebuah daerah, kerjanya mabuk-mabuk aja, atau bergeng-geng di jalanan, nanti dijaring dan diserahkan ke Kodam III (Siliwangi) untuk didik," katanya.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. (Instagram @dedimulyadi71)

KDM juga menanggapi bahwa program tersebut bertentangan dengan HAM. Justru menurutnya, program yang sedang dijalankan di Jawa Barat sekarang untuk mencegah pelanggaran HAM ke depan seperti contohnya rasa aman yang terusik oleh kenakalan-kenakalan anak-anak tersebut.

"Kita ingin menangani, karena kalau ini dibiarkan akan ada pelanggaran HAM berikutnya," kata KDM.