Sherly Tjoanda Semprot Purbaya: Dana Maluku Utara Dipotong Rp3,5 Triliun

Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, menyampaikan protes terhadap kebijakan pemerintah pusat yang memangkas dana transfer ke daerahnya.

Usai menghadiri pertemuan dengan sejumlah kepala daerah dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Sherly mengaku kecewa karena dana yang diterima provinsinya turun drastis dibanding tahun sebelumnya.

Baca Juga: Biografi dan Agama Sherly Tjoanda, Gubernur Malut yang Dijodoh-jodohkan dengan KDM

Menurut Sherly, Maluku Utara tahun ini hanya menerima Rp6,7 triliun, turun sekitar Rp3,5 triliun dari tahun sebelumnya. Penurunan tajam ini, katanya, akan berdampak besar pada kemampuan daerah membiayai berbagai program pembangunan.

“Dana itu hanya cukup untuk belanja rutin, seperti gaji pegawai dan operasional. Untuk pembangunan infrastruktur publik, seperti jalan dan jembatan, akan sangat berkurang,” ujar Sherly.

Hambat Sejumlah Proyek Penting

Baca Juga: Viral Menteri Keuangan Purbaya Telepon Kring Pajak, Apa Itu Coretax?

Sherly Tjoanda swafoto bersama Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa (Instagram @s_tjo)

Ia menegaskan, pemangkasan tersebut dapat menghambat sejumlah proyek penting yang sudah direncanakan pemerintah daerah. Karena itu, Sherly meminta agar tidak ada pemotongan lebih lanjut dan agar pemerintah pusat meninjau ulang kebijakan tersebut.

“Kami sudah sampaikan langsung kepada Pak Purbaya. Katanya, dana dari kementerian dan lembaga akan disalurkan kembali ke daerah, tapi berapa dan bagaimana mekanismenya belum jelas,” jelas Sherly Tjoanda.

Dampak Pembayaran Gaji PPPK

Sherly Tjoanda bersama jajaran Kepala Daerah se-Indonesia berfoto bareng Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa (Instagram @s_tjo)

Selain persoalan infrastruktur, Sherly juga menyinggung potensi dampak terhadap pembayaran gaji PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja).

Ia khawatir keterbatasan dana akan membuat pemerintah daerah kesulitan memenuhi kewajiban terhadap tenaga ASN non-PNS tersebut.

“Kalau dana transfer berkurang, gaji PPPK juga bisa terdampak. Kami berharap pemerintah pusat segera mencari solusi, agar pembangunan tetap berjalan, gaji pegawai terjamin, dan pertumbuhan ekonomi daerah tidak terganggu,” pungkasnya.