Sidang Praperadian Delpedro Marhaen dkk, Yusril Tegaskan Pemerintah tak akan Intervensi

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menggelar sidang perdana praperadilan yang dimohon Direktur Lokataru Delpedro Marhaen dan kawan-kawan, Jumat (17/10/2025). Delpedro dkk memohon agar majelis hakim menyatakan penetapan tersangkanya tidak sah.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menegaskan pemerintah dan Polri tidak akan mengintervensi proses hukum di pengadilan.

Hal itu, ia sampaikan dalam menyikapi praperadilan para tersangka terkait demonstrasi yang berujung ricuh pada Agustus 2025, aktivis Lokataru, Delpedro Marhaen dan kawan-kawan. Sekaligus menanggapi surat terbuka yang ditulis oleh Delpedro, seperti diunggah di akun Instagram @lbh_jakarta, Rabu (15/10/2025).

Baca Juga: Penolakan Prabowo Terhadap Koruptor Dihukum Mati, Menko Yusril: Beliau Negarawan

"Praperadilan bisa dikabulkan, bisa ditolak, bisa juga dinyatakan tidak dapat diterima atau Niet Ontvankelijke verklaard (N.O.), semua tergantung fakta dan argumen yang terungkap di persidangan," tegas Yusril melalui keterangan resmi, dilansir InfoPublik.

Maka dari itu, Yusril meminta Delpedro beserta tersangka lain bisa fokus pada substansi gugatan praperadilan.

Dalam surat yang ditulis tangan pada 14 Oktober 2025 dan diunggah @lbh_Jakarta, Delpedro meminta Menko Yusril harus bisa menjamin para penyidik hadir dalam sidang perdana praperadilan kasusnya yang akan digelar pada Jumat (17/10/2025).

Baca Juga: Kejagung dan KPK Tak Hadir, Sidang Praperadilan Kasus Korupsi BTS 4G Ditunda

Menko Yusril mengatakan, pihak yang hadir di persidangan, baik termohon, penyidik, ataupun bukan, akan bergantung pada siapa yang diberi kuasa oleh termohon jajaran Polda Metro Jaya.

Ia menegaskan, sidang praperadilan hanya berlangsung maksimal tujuh hari. Jika pihak termohon, dalam hal ini Polda Metro Jaya, yang diwakili penyidik atau siapa pun yang diberi kuasa tidak hadir, persidangan akan tetap berlanjut.

Menurutnya, pada panggilan pertama, bisa saja mereka tidak hadir, tetapi pada panggilan kedua dapat dipastikan mereka hadir. "Sebab kalau tidak hadir, hakim akan meneruskan sidang tanpa kehadiran Termohon. Polisi pasti rugi," katanya.

Dengan demikian, Yusril meminta Delpedro dan kawan-kawan agar menyiapkan isi gugatan praperadilan dengan sebaik-baiknya.

Salah satunya, kata Menko Kumham Imipas, dengan tidak mencampurkan gugatan hukum formal (formil) dan materiel (materiil) serta tidak masuk pada pokok perkara yang disangkakan pada para tersangka.

Pasal 77 KUHAP

Berdasarkan Pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), ia menyebutkan objek praperadilan yang diuji merupakan sah atau tidaknya penangkapan dan sah atau tidaknya penahanan.

Setelah ada putusan Mahkamah Konstitusi (MK), lanjut dia, praperadilan juga bisa menguji sah atau tidaknya penetapan tersangka, termasuk sah atau tidaknya penggeledahan dan penyitaan.

Adapun Direktur Lokataru Foundation Delpedro Marhaen bersama Staf Lokataru Foundation Muzaffar Salim, Admin Gejayan Memanggil Syahdan Husein, dan mahasiswa Universitas Riau sekaligus pegiat media sosial Khariq Anhar mengajukan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan soal proses hukum dan penetapan tersangka terkait demonstrasi Agustus lalu.

Gugatan praperadilan Delpedro terdaftar dengan nomor perkara 132/Pid.Pra/2025/PN JKT.SEL. Tergugat atau Termohon dalam hal tersebut, yakni Direktur Reserse Siber dan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya.