Sosok Miki Mahfud, Suami Pegawai KPK yang Jadi Tersangka Kasus Pemerasan Sertifikat K3 Kemnaker

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan 11 orang sebagai tersangka kasus pemerasan pengurusan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).

Salah satunya adalah Miki Mahfud, pihak swasta, selain mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan atau Noel yang ikut terjerat sebagai tersangka.

Baca Juga: Fakta-fakta Irvian Bobby Mahendro, Anak Buah Immanuel Ebenezer yang Dijuluki Sultan

Fakta terbaru terkait sosok Miki Mahfud kekinian terungkap. Ia merupakan suami dari salah satu pegawai KPK.

"Benar, bahwa salah satu pihak yang diamankan, belakangan diketahui merupakan suami salah satu pegawai KPK," ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dikutip Rabu (27/8/2025).

Pihak Swasta dari PT KEM

Baca Juga: PT Sritex Tutup Total, Kemnaker Janji Perjuangkan Hak-hak Pekerja

Miki Mahfud (dilingkari merah memakai rompi oranye), suami pegawai KPK yang turut menjadi tersangka kasus pemerasan sertifikat K3 Kemnaker. [Tangkapan Layar YouTube KPK] (2)Adapun Miki Mahfud merupakan pihak swasta dari PT KEM. Ia ditangkap bersama Temurila yang juga pihak dari PT KEM.

Lembaga anti rasuah memastikan pihaknya akan tetap memproses Miki Mahfud meski istrinya merupakan salah satu pegawainya.

"Hal ini sebagai bentuk sikap zero tolerance KPK terhadap perbuatan-perbuatan melawan hukum," kat Budi.

KPK memastikan tidak ada yang kebal hukum. KPK memang belum mengurai peran dari Miki Mahfud.

Namun, KPK menduga PT KEM terlibat dalam praktik pengurusan sertifikasi K3 Kemnaker yang menyebabkan pembengkakan tarif sertifikasi.

Adapun tarif sertifikasi K3 seharusnya sebesar Rp 275 ribu. Namun fakta di lapangan justru para pekerja atau buruh harus mengeluarkan biaya hingga Rp 6 juta.

Periksa Istri Miki Mahfud

Budi menambahkan, KPK juga telah memeriksa istri Miki Mahfud hingga Senin (25/8/2025) malam.

Hasilnya pegawai KPK yang merupakan istri Miki Mahfud tersebut tidak terlibat dalam perkara ini.

"Kami akan tetap menerapkan zero tolerance terhadap siapa pun yang kami duga atau ketahui melakukan perbuatan melawan hukum, terutama melanggar kode etik yang berlaku. Termasuk terhadap pegawai tersebut jika di kemudian hari ditemukan ada bukti lain yang melibatkan yang bersangkutan," tegas Budi.