Stafsus Gubernur DKI Sebut Dedi Mulyadi Salah Hitung soal Gaji Rp 10 Juta per KK
Metropolitan

Staf Khusus Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Bidang Komunikasi Publik Cyril Raoul Hakim menanggapi wacana Gubernur Jawa Barat Kang Dedi Mulyadi yang berencana membagikan gaji Rp 10 juta per KK setiap bulan jika menjadi Gubernur Jakarta.
Menurut Chico, sosok Dedi Mulyadi yang akrab disapa Kang Dedi Mulyadi (KDM) tersebut telah salah melakukan penghitungan.
"Mohon maaf beliau (Dedi Mulyadi) di situ salah hitung ya. Karena kalau 2 juta KK x Rp 10 juta/bulan = Rp20 triliun/bulan. Sementara beliau mau menggaji Rp 10 juta perbulan. Jadi kalau Rp 20 triliun sebulan, jadi butuh Rp 240 triliun per tahun," kata Chico, Senin (12/5/2025).
Baca Juga: Mengenal Totopong, Ikat Kepala Khas Sunda yang Dipakai Dedi Mulyadi Viral Diroasting Komika Fito Ditapradja
Dikutip dari laman DRPD Jakarta, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jakarta Tahun Anggaran 2025 yang disepakati mencapai Rp 91,24 triliun.
Pemprov DKI Jakarta mengklaim telah menghemat anggaran hingga Rp 1,5 triliun setelah melakukan penyisiran APBD 2025.
Hal itu sejalan dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomo 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran yang diturunkan menjadi Instruksi Gubernur (Ingub) Nomor 2 Tahun 2025.
Baca Juga: Kades Srijaya Kritik Dedi Mulyadi Pemimpin Otoriter : Langsung Lunak Ketika Ada Ganti Rugi
Chico berpendapat bahwa KDM terlalu bersemangat. Sehingga telah salah melakukan penghitungan.
"Intinya saya enggak mau mencemooh. Intinya Kang Dedi terlalu bersemangat sehingga sampai salah hitung saja," tuturnya.
Meski begitu, Chico tetap mengapresiasi niat baik KDM yang dinilainya sama-sama ingin menyejahterakan warga seperti Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung.
"Tapi prinsipnya niat baik kok. Sama dengan Pak Pram (Pramono Anung) ingin menyejahterakan warganya," kata Chico.
Sebelumnya, Gubernur Jabar Dedi Mulyadi mengatakan dengan besarnya APBD Jakarta, dia akan memberikan gaji Rp 10 juta jika menjadi gubernur Jakarta.
Hal itu dia sampaikan saat acara Musyawarah Nasional (Munas) Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI) 2025 di Bandung, Selasa (6/5/2025).
"Kalau di Jakarta itu dari 10 juta, ada 2 juta kepala keluarga. Itu orang Jakarta bisa digaji per KK Rp 10 juta, karena 10 juta di kali 2 juta hanya Rp 20 triliun, kalau saya gubernurnya, saya bagi," kata Dedi Mulyadi.