Susi Pudjiastuti Desak Tindakan Tegas atas Praktik Pair Trawl Ilegal di Natuna Utara

Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Indonesia, Susi Pudjiastuti, kembali angkat suara mengenai isu penting di sektor kelautan. Melalui media sosial, Susi menyampaikan kekhawatirannya terkait aktivitas pair trawl atau pukat harimau yang kembali ditemukan di wilayah perairan Natuna Utara. Ia secara langsung meminta perhatian Presiden terpilih Prabowo Subianto terkait masalah ini.

"Pak Presiden @prabowo mohon tangkap & tenggelamkan mereka," tulis Susi dalam unggahan media sosialnya, menyuarakan ketegasan terhadap pelanggaran hukum di laut nasional.

Baca Juga: Di Depan Mega dan Gibran, Prabowo Ingatkan Pejabat yang Tidak Becus untuk Mundur: Sebelum Saya Berhentikan

Menurut Susi, kehadiran kapal-kapal yang menggunakan metode pair trawl di wilayah tersebut merupakan bentuk pelanggaran terhadap kedaulatan maritim Indonesia. Lebih dari itu, praktik ini sangat merugikan ekosistem laut, terutama biota di dasar laut yang rentan terhadap kerusakan akibat metode penangkapan ikan destruktif.

Pair Trawl: Ancaman Serius Bagi Ekosistem Laut Indonesia

Pair trawl adalah metode penangkapan ikan yang dilakukan oleh dua kapal yang berjalan beriringan sambil menyeret satu jaring besar dan rapat di dasar laut. Teknik ini sering disamakan dengan aktivitas “menyapu lantai,” namun yang disapu adalah ekosistem laut yang sangat kompleks dan sensitif.

Baca Juga: Instruksi Presiden Prabowo Subianto: TNI-Polri Tindak Tegas Penjarahan dan Perusakan Fasilitas Umum

Jaring dalam metode ini memiliki daya tangkap tinggi yang tidak selektif. Artinya, seluruh biota laut yang berada di jalur penarikan jaring—baik ikan besar, ikan kecil, hingga terumbu karang akan ikut tertangkap dan rusak. Ini jelas membahayakan kelangsungan hidup sumber daya laut Indonesia yang seharusnya dijaga dan dilestarikan.

Susi Pudjiastuti secara konsisten menolak praktik pair trawl sejak menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan. Kebijakan “tenggelamkan kapal” yang pernah ia galakkan adalah salah satu bentuk penegakan hukum terhadap praktik ilegal semacam ini. Kini, ia kembali mendorong tindakan tegas agar laut Indonesia tetap terlindungi dari kerusakan jangka panjang.

Penegakan Hukum dan Perlindungan Laut Jadi Sorotan

Isu ini kembali memantik perdebatan publik terkait efektivitas pengawasan laut Indonesia, khususnya di kawasan rawan seperti Natuna Utara. Sebagai wilayah strategis yang kaya sumber daya, Natuna kerap menjadi target kapal-kapal asing maupun domestik yang menggunakan alat tangkap ilegal.

Pemerintah diharapkan segera menindaklanjuti laporan ini dengan penyelidikan dan penegakan hukum yang tegas. Kolaborasi antara Kementerian Kelautan dan Perikanan, TNI AL, dan lembaga terkait perlu ditingkatkan untuk menjamin keberlanjutan laut Indonesia, sejalan dengan prinsip kedaulatan negara atas wilayah maritim.