Tagas, Hakim Tolak Permintaan Surya Darmadi untuk Dijadikan Tahanan Rumah

Forumterkininews.id, Jakarta - Terdakwa dugaan tindak pidana korupsi usaha perkebunan kelapa sawit tanpa izin di Riau periode 2004-2022 dan pencucian uang 2005-2022 Surya Darmadi meminta majelis Hakimn Pengadilan Tipikor untuk menetapkan dirinya sebagai tahanan rumah.

"Saya mohon kepada kejaksaan, penuntut umum, bijaklah jangan menghancurkan nyawa saya. Saya tahu, kalau aku terus diisolasi, it's matter of time of my life. Jadi. saya mohon kepada majelis hakim yang mulia, izin kalau bisa saya ditahan di rumah atau di rumah sakit. Kalau saya terus diisolasi, saya lihat umur saya pendek pak. Saya stres, asal bangun tidur lalu 2-3 jam berkeringat pak, dada saya berkeringat kaya mandi," kata Surya.

Mendengar pernyataan ini, Ketua Majelis Hakim Fazhal Hendri dengan tegas menolak dan meminta Surya Darmadi untuk mengikuti proses hukum yang berlaku.

Baca Juga: Peneliti Temukan Planet yang Berpotensi Gantikan Bumi

"Nantilah pak, itu sudah masuk materi pokok perkara nanti saja, ini soal masalah kemanusiaan saja. Kalau kami kan menahan saja, bagaimana penempatan di sana, mungkin dia (penuntut umum) punya pertimbangan sendiri sehingga bapak tidak disatukan dengan tahanan yang lain," jawab hakim Fazhal.

"Kami mohon sekali lagi yang mulia, rekening saya diblokir, terus kemudian kapal, segeralah (dibuka)," ungkap Surya lagi.

"Tolong bapak Surya Darmadi juga pahami, bahwasanya dalam rangka penegakan hukum ada upaya paksa. Upaya paksa itu adalah salah satu cara atau upaya dari penegak hukum. Kalau umpamanya nanti dalam rangka persidangan perkara ini bisa dibuktikan, itu sudah ada izinnya dan tidak ada yang dilanggar di situ maka blokir itu dengan sendirinya akan dibuka ya, begitu pak. Ikuti saja proses persidangan ini," jawab hakim Fazhal.

Baca Juga: Komeng "Uhuy" Dipastikan Lolos Anggota DPD Jawa Barat

Eksepsi Surya Darmadi Ditolak Majelis Hakim

Sebelumnya majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menggelar sidang lanjutan terhadap Surya Darmadi, Senin (3/10). Dalam kesempatan ini majelis hakim menolak eksepsi Surya Darmadi.

"Mengadili, menyatakan keberatan atau eksepsi tim penasihat hukum terdakwa Surya Darmadi tidak dapat diterima," kata Ketua Majelis Hakim Fazhal Hendri di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta.

Hakim menyatakan surat dakwaan penuntut umum memenuhi persyaratan formil dan materill. Hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 143 ayat 2 huruf a dan b KUHP.

"Memerintahkan penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara atas nama terdakwa Surya Darmadi," tambah Fazhal.

Dalam dakwaan disebutkan perbuatan Surya Darmadi merugikan keuangan negara sebesar Rp4.798.706.951.640 dan 7.885.857,36 dolar AS berdasarkan laporan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor PE.03/SR/657/D5/01/2022 tanggal 25 Agustus 2022 dan perekonomian negara sebesar Rp73.920.690.300 berdasarkan laporan Lembaga Penelitian dan Pelatihan Ekonomika dan Bisnis Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada tanggal 24 Agustus 2022 sehingga total kerugian negara akibat perbuatan Surya Darmadi adalah Rp78,8 triliun.

Surya Darmadi diduga melakukan tindak pidana korupsi usaha perkebunan kelapa sawit tanpa izin di provinsi Riau. Ini berlangsung pada periode 2004-2022. Sehingga memperoleh keuntungan sebesar Rp7.593.068.204.327 dan 7.885.857,36 dolar AS (sekitar Rp117,617 miliar dengan kurs Rp 14.915) sehingga totalnya Rp7,71 triliun.

Atas keuntungan Rp7,71 triliun yang diperolehnya, Surya Darmadi diduga melakukan tindak pidana pencucian uang. Ini dilakukan pada periode 2010-2022 berupa pembelian tanah, properti, memberikan pinjaman kepada pihak yang terafiliasi. Kemudian membiayai pembangunan pabrik hingga pembelian saham.