Tak Cuma Pelajar Nakal, Dedi Mulyadi Sasar Orang Dewasa Doyan Mabuk Masuk Barak Militer

Tak cuma pelajar nakal, kini Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyasar orang dewasa yang doyan mabuk untuk dibina di barak militer.

Dedi menyatakan akan mengirim orang-orang dewasa yang doyan mabuk ke barak militer untuk diberikan pendidikan kedisiplinan.

Dedi Mulyadi menjelaskan program pendidikan kedisiplinan di barak militer untuk orang dewasa itu akan menyasar mereka yang doyan mabuk hingga meninggalkan keluarga.

Baca Juga: Pendapatan KDM dari YouTube dengan 6,8 Juta Subscribers Bisa Bikin Gubernur Kaltim Melongo

"Ini akan yang saya lakukan program untuk orang dewasa," kata Dedi di Depo Pendidikan (Dodik) Bela Negara, Cikole, Lembang, Kabupaten Bandung Barat, kemarin.

"Kerjanya mabuk saja atau misalnya bergeng-geng di jalanan. Nanti dijaring kemudian diserahkan ke Kodam III untuk dididik di Dodik ini," uajrnya.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. [instagram]

Dedi mengklaim para orang dewasa yang diberikan pendidikan ini akan diberdayakan dengan menjadi pekerja untuk sejumlah proyek di Jawa Barat.

Baca Juga: Gubernur Jabar: Pergantian Nama Aspirasi Masyarakat Bekasi

Ia mengatakan pemberdayaan itu dilakukan setelah para orang dewasa itu diberikan pendidikan spesialis seperti pertanian, perikanan, hingga pembangunan proyek.

"Jadi nanti ada proyek-proyek provinsi, pembuatan jalan, irigasi, bangunan nih sekarang banyak bangunan sekolah. Mereka akan kita koordinasikan dengan para kontraktor untuk mereka menjadi karyawan," terangnya.

Di sisi lain, ia mengatakan gaji yang diperoleh para orang dewasa bermasalah setelah dipekerjakan ini akan langsung dikirim ke keluarga mereka agar tak disalahgunakan.

Sebelumnya, upaya Dedi memberikan pendidikan kedisiplinan militer ke para pelajar bermasalah di Jawa Barat ini menuai ragam kritik dari DPR hingga Komnas HAM.

Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menilai mengirim siswa nakal ke barak TNI tidak tepat.

Sebab, TNI tidak memiliki kewenangan untuk melakukan civic education atau pendidikan kewarganegaraan terhadap siswa.

"Sebetulnya itu bukan kewenangan TNI untuk melakukan edukasi-edukasi civic education. Mungkin perlu ditinjau kembali, rencana itu maksudnya apa," tutur Atnike, Jumat (2/5) lalu.

"Itu proses di luar hukum kalau tidak berdasarkan hukum pidana bagi anak di bawah umur," ujarnya melanjutkan.