Tanggapi Wacana Kepala Daerah Dipilih DPRD, Kris Dayanti Bilang Begini

Penyanyi Kris Dayanti angkat suara terkait wacana Kepala Daerah dipilih oleh DPRD Provinsi. Wacana itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto saat acara HUT ke-60 Partai Golkar, Kamis (12/12) lalu.

Menurut Kris Dayanti, persoalan ini perlu dikawal masyarakat. Supaya tidak hanya sekadar wacana ke publik tanpa hasil yang nyata.

"Ada rencana bahwa kepala daerah dipilih langsung oleh DPRD, tentu ini akan harus dikawal," ujar politisi PDIP ini ditemui di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Sabtu (14/12/2024).

Baca Juga: Prabowo dan Joe Biden Bertemu Empat Mata, Ini Yang Dibahas

"Walaupun saya ada diluar (parlemen) tetapi ini akan bukan sekedar wacana, tetapi nanti lihat output-nya bagaimana," lanjut Kris Dayanti.

Penyanyi sekaligus politisi PDIP Kris Dayanti ditemui di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Sabtu (14/12/2024). [FTNews/Selvianus Kopong Basar]

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto melempar wacana terkait pemilihan Kepala Daerah dipilih melalui DPRD masing-masing dengan tujuan efiseinsi biaya.

Usulan ini disampaikan Prabowo dalam sambutan di acara Puncak HUT ke-60 Partai Golkar di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Kamis (12/12) malam.

Baca Juga: Dari Haji Isam hingga Aguan, Prabowo Kumpulkan Sejumlah Pengusaha di Istana Jumat Sore, Ada Apa?

"Saya lihat, negara-negara tetangga kita efisien. Malaysia, Singapura, India, sekali milih anggota DPRD, sekali milih ya sudah DPRD itu lah milih gubernur, milih bupati. Efisien, nggak keluar duit, keluar duit, keluar duit, kayak kita kaya," katanya.

Vox Populi, Vox Dei

Sementara, DPP PDIP Perjuangan (PDIP) menegaskan bahwa masyarakat memiliki kedaulatan penuh dalam memilih sendiri kandidat yang diusung melalui pemilu langsung.

Hal itu disampaikan Ketua DPP Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif PDIP, Deddy Yevri Sitorus.

"Kami di PDIP tidak akan terburu-buru. Yang pasti kami menganut prinsip kedaulatan rakyat adalah prinsip utama dalam Pemilu," ucapnya dalam konferensi pers, Jumat (13/12) malam.

"Vok populi, vox dei, Suara Rakyat, Suara Tuhan. Dan kedaulatan rakyat itu diejawantahkan melalui Pemilu langsung," tambahnya.

Ketua DPP Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif PDIP, Deddy Yevri Sitorus (tengah), dalam konferensi pers, Jumat (13/12/2024). [Dok. Istimewa]

Mengenai ongkos pelaksanaan Pilkada yang disebut Prabowo Subianto sangat mahal, Deddy menilai hal itu terjadi karena sudah hilang moral dan etika dari dalam diri kontestan Pemilu.

Deddy Sitorus mengatakan, saat ini banyak pihak yang telah dibutakan oleh hasrat politik dan kekuasaan. Sehingga melangkahi peraturan dan perundang-undangan.

"Itu yang membuat biaya mahal. Jadi jangan hanya menyalahkan rakyat biaya mahal. Karena yang menaburkan uang itu memang dari elite politik sendiri," katanya.

Walau begitu, Deddy Sitorus mengaku pihaknya tidak ingin terburu-buru mengambil sikap terkait wacana Presiden Prabowo Subianto itu.

Presiden Prabowo Subianto memberi sambutan dalam acara HUT ke-60 Partai Golkar di SICC, Bogor, Kamis (12/12). [Dok. Golkar]

PDIP akan menyampaikan sikapnya secara resmi setelah ada usulan revisi Undang-Undang Pilkada.

Deddy Sitorus juga menuturkan bahwa pihaknya juga akan terlebih dulu menguji apakah memang usulan dari Presiden Prabowo itu betul-betul bisa dilaksanakan atau tidak.

Karena itu, ia menilai wacana yang dilontarkan Prabowo Subianto masih sangat panjang dan memerlukan banyak waktu.

Para pemangku kekuasaan juga dimintanya tidak terburu-buru mengambil kedaulatan yang ada pada rakyat.

"Serahkan itu kepada rakyat secara bijak. Yang perlu bijak itu partai politik dalam kontestasi, supaya jangan main jalan pintas dengan money politic," pungkasnya. (Selvianus Kopong Basar)