Terkuak! Mahfud Beberkan Asal Transaksi Rp349 T di Kemenkeu

Forumterkininews.id, Jakarta - Ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Mahfud MD membeberkan asal muasal transaksi fantastis di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang nilainya mencapai Rp349 T.

"Jadi  nilai transaksi Rp349 triliun itu adalah data agregat dugaan TPPU  yang terkait dengan Kemenkeu periode 2009-2023,"ujar Mahfud saat hadir dalam RDP dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Rabu, (29/3).

Dijelaskan Mahfud, data agregat itu terbagi menjadi tiga kelompok laporan hasil analisis (LHA). Dilaporkan dalam surat Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Baca Juga: Laporan Dirut Pelni ke Erick Tohir: Standarisasi Pelayanan di Kapal Menjadi Prioritas

"Pertama, kelompok LHA terkait transaksi keuangan mencurigakan pegawai Kemenkeu sebesar Rp35 triliun. Ada 153 LHA yang disampaikan ke Kemenkeu dengan dugaan keterlibatan 461 pejabat kemenkeu,"paparnya.

Kedua, lanjutnya,  kelompok LHA terkait transaksi keuangan mencurigakan yang diduga melibatkan pegawai Kemenkeu dan pihak lain sebesar Rp53 triliun.

Yang mana rinciannya ada 15 LHA ke Kemenkeu dengan dugaan 30 PNS bawahan Sri Mulyani terlibat.

Baca Juga: Perintah Jokowi ke Menterinya: Jaga Stok Ketersediaan Pangan Jelang Puasa

"Ketiga. LHA dalam kelompok transaksi keuangan mencurigakan terkait kewenangan Kemenkeu sebagai penyidik tindak pidana asal (TPA) dan TPPU yang belum diperoleh data keterlibatan pegawai Kemenkeu,"paparnya lagi.

Tak hanya itu, dirinya juga membantah pernyataan Menkeu Sri Mulyani terkait nominal transaksi mencurigakan yang melibatkan Kemenkeu sebesar Rp3,3 triliun.

Baginya, nilai transaksi yang melibatkan pegawai Kemenkeu tersebut adalah sebesar Rp35 triliun.

"Kemarin, Bu Sri Mulyani menyebut di Komisi XI (transaksi mencurigakan yang melibatkan pegawai Kemenkeu) hanya Rp3,3 triliun, yang benar Rp35 triliun. Ada datanya ini," tandas Mahfud.

Ada 200 LHA kata Mahfud yang dilaporkan langsung ke Kemenkeu dengan 491 pejabat terlibat. Jumlah pejabat yang terlibat ini juga berbeda dengan yang disampaikan Sri Mulyani.

Seperti diketahui. rapat Mahfud MD bersama Komisi III DPR berjalan panas  dan berakhir buntu tanpa kesimpulan.

Sehingga DPR memutuskan untuk menjadwalkan ulang rapat dengan melibatkan Mahfud, Sri Mulyani, dan PPATK dalam waktu dekat.