Terpilih sebagai Anggota Dewan Badan Pos PBB 2025-2029, Ini 3 Agenda Utama Indonesia

Indonesia kembali terpilih sebagai anggota Council of Administration (CA) dan Postal Operations Council (POC) untuk periode 2025–2029 pada Kongres Badan Pos Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) atau Universal Postal Union (UPU) ke-28 yang dilaksanakan pada 7 sampai 20 September 2025 di Dubai, Persatuan Emirat Arab (UEA).

Dalam pemilihan ini, Delegasi Indonesia dipimpin oleh Direktur Jenderal Ekosistem Digital Kementerian Komunikasi dan Digital serta diikuti oleh pejabat terkait dari Direktorat Pos dan Penyiaran, Direktorat Layanan Ekosistem Digital, Pusat Kelembagaan Internasional, Kementerian Luar Negeri, Kemenko Polkam, dan PT Pos Indonesia, dengan dukungan Perwakilan RI di Abu Dhabi dan Dubai.

Direktur Jenderal (Dirjen) Ekosistem Digital Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi), Edwin Hidayat Abdullah, mengatakan, terpilihnya Indonesia sebagai anggota CA dan POC UPU merupakan kehormatan sekaligus tanggung jawab besar untuk membawa aspirasi bangsa ini dan negara-negara berkembang terhadap modernisasi layanan pos yang inlusif.

“Kami berkomitmen untuk membawa aspirasi Indonesia dan negara-negara berkembang agar layanan pos semakin modern, inovatif, dan inklusif. Kami juga ingin memastikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya dalam memperkuat layanan kiriman luar negeri yang dapat mendorong produk UMKM Indonesia menembus pasar global,” ujar Edwin dalam keterangannya di Jakarta.

Indonesia Ikut Tentukan Kebijakan UPU

Melalui keanggotaan pada CA dan POC UPU, Indonesia tidak hanya dapat turut menentukan arah kebijakan UPU dan operasional jaringan dan layanan pos dan logistik dunia, tetapi juga memperoleh akses lebih luas terhadap pengembangan ekosistem dan layanan pos di dalam negeri.

Partisipasi dan keanggotaan Indonesia pada CA dan POC UPU periode 2025-2029 diharapkan memberikan manfaat nyata, antara lain dalam penguatan ekosistem pos global dan nasional.

Khususnya, dalam era digitalisasi dan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI), yakni meningkatkan layanan paket ke luar negeri, layanan keuangan pos dan logistik dalam rangka mendorong e-commerce dan ekonomi digital Indonesia; serta meningkatkan daya saing produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Indonesia agar semakin dikenal di pasar global.

Tiga Agenda Utama Indonesia:

1.Menguatkan tata kelola UPU berbasis anggota sehingga suara negara anggota, khususnya negara berkembang, dapat memengaruhi keputusan-keputusan strategis UPU.

2.Mendorong transformasi digital agar layanan pos tetap relevan dan inklusif di era digital dan AI.

3.Meningkatkan inklusivitas ekosistem pos dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, baik skala besar maupun kecil, guna membangun layanan pos dan logistik global yang tangguh dan berkelanjutan.***