Ultimatum Trump: Kesempatan Hamas hingga Minggu jika tidak Neraka Landa Hamas

Presiden AS telah mendorong rencana 20 poin untuk 'membangun kembali' Gaza yang menurut para kritikus gagal mendukung kedaulatan Palestina.

Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah mengeluarkan ultimatum, Minggu, Hamas harus menerima rencana 20 poin gencatan senjata di Gaza, di tengah berlanjutnya perang Israel di wilayah tersebut.

Melalui media sosialnya, Truth Social, Jumat (3/10/2025), Trump mengecam Hamas sebagai "ancaman yang kejam dan penuh kekerasan" dan mendesak Hamas untuk menerima usulannya.

Baca Juga: Tak Kebal Hukum, Donald Trump akan Dijatuhi Hukuman Kasus Pemalsuan dan Suap pada 10 Januari!

Ia memperingatkan bahwa kesepakatan harus dicapai sebelum pukul 18.00 Waktu Bagian Timur AS (22:00 GMT) pada hari Minggu, atau Gaza akan menghadapi kekerasan lebih lanjut, dilansir Al Jazeera.

"Jika kesepakatan KESEMPATAN TERAKHIR ini tidak tercapai, NERAKA, yang belum pernah terjadi sebelumnya, akan melanda Hamas. AKAN ADA PERDAMAIAN DI TIMUR TENGAH DENGAN SATU CARA ATAU YANG LAIN," tulis Trump.

Rencana Perdamaian tak Cakup Jalan Menuju Negara Palestina

Baca Juga: Vokalis The Strokes Kena Sensor Gegara Nyanyi Soal Intifada dan Palestina di TV

Pemerintahan Trump telah membahas rencana perdamaian tersebut dengan sekelompok pemimpin Arab dan Muslim pada bulan September di sela-sela Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Kemudian, pada hari Senin, saat menyambut Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk kunjungan keempatnya ke Gedung Putih, ia mengungkap teks lengkap rencana tersebut.

Rencana tersebut tidak mencakup jalan menuju negara Palestina, sebuah poin perdebatan utama. Rencana tersebut juga hanya menuntut sedikit dari Israel, yang kampanye militernya di Gaza telah menewaskan lebih dari 66.000 warga Palestina, banyak di antaranya perempuan dan anak-anak.

Sebuah komisi independen PBB pada bulan September menetapkan bahwa tindakan Israel di Gaza merupakan kejahatan genosida, yang mengonfirmasi laporan serupa dari para pengamat hak asasi manusia.

Namun, garis besar rencana tersebut memang menetapkan rencana untuk "mengembangkan kembali" Gaza menjadi "zona bebas terderadikalisasi yang tidak menimbulkan ancaman bagi negara-negara tetangganya".

Hamas tak Miliki Peran Apa pun dalam Pemerintahan Gaza

Rencana tersebut juga menyerukan Hamas untuk "setuju untuk tidak memiliki peran apa pun dalam pemerintahan Gaza, baik secara langsung, tidak langsung, maupun dalam bentuk apa pun".

Sebagai imbalannya, bantuan akan diizinkan masuk ke Gaza, tempat setengah juta orang dinyatakan menderita kelaparan. Blokade Israel telah mencegah sumber daya yang memadai mencapai warga sipil, sehingga memperparah krisis kelaparan.

Rencana tersebut juga menyerukan Hamas untuk membebaskan tawanan Israel dan jenazah mereka yang meninggal. Israel, sebagai imbalannya, akan membebaskan 1.170 warga Gaza yang ditahan setelah dimulainya perang pada Oktober 2023, ditambah 250 orang yang dijatuhi hukuman penjara seumur hidup.

Pembentukan Dewan Perdamaian Dipimpin Trump

Rencana tersebut juga menyerukan pembentukan "Dewan Perdamaian", yang dipimpin oleh Trump sendiri dan diketuai oleh kepala negara lain, termasuk mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair.

Dalam unggahan media sosial hari Jumat, Trump berulang kali menyebut proposal tersebut sebagai "kesempatan terakhir" Hamas untuk berunding. Ia juga mengulangi peringatan bahwa Hamas akan menghadapi kerugian besar jika gagal memenuhinya.

"Sebagai pembalasan atas serangan 7 Oktober terhadap peradaban, lebih dari 25.000 'tentara' Hamas telah terbunuh," tulis Trump. "Sebagian besar sisanya terkepung dan TERPERANGKAP SECARA MILITER, hanya menunggu saya memberi perintah, 'PERGI,' agar nyawa mereka segera dihabisi."

"Sedangkan sisanya, kami tahu di mana dan siapa kalian, dan kalian akan diburu, dan dibunuh."***

Sumber: Al Jazeera, sumber lain