Usai RAT, PPATK Masih Punya PR Bongkar Transaksi Janggal Pegawai DJP

Forumterkininews.id, Jakarta- Komisi III DPR RI meminta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) juga membongkar  transaksi keuangan mencurigakan pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan. Hal ini usai transaksi keuangan Rafael Alun Trisambodo (RAT) terungkap.

Hal tersebut diungkapkan Anggota Komisi III DPR RI Santoso dalam keterangannya, Kamis (9/3).

“Jika ditelusuri dengan teliti pasti akan banyak ditemukan adanya transaksi mencurigakan itu. PPATK harus mengungkap transaksi itu kepada aparat penegak hukum yang selama ini tidak dipublikasi,” kata Santoso.

Baca Juga: PPKM Luar Jawa-Bali Diperpanjang Hingga 17 Januari 2022

Hal itu menjadi penting kata Santoso sebab diduga tidak hanya Rafael Alun Trisambodo yang perlu dilacak asal usul harta kekayaannya.

“PPATK yang selama ini tidak bersuara bahwa banyak transaksi mencurigakan dari oknum pegawai pajak sudah saatnya membuka apa yang sebenarnya terjadi, atas transaksi keuangan mencurigakan yang dilakukan oleh pegawai pajak salah satunya Rafael Alun,” papar Santoso.

Pengungkapan secara jernih, jelas, dan gambang lanjutnya,  penting dilakukan agar tidak ada lagi pegawai pajak yang melakukan penyelewengan. Sebab, bukan hanya merusak nama baik Ditjen Pajak Kemenkeu, namun juga berpotensi merugikan keuangan negara apabila terdapat perilaku koruptif.

Baca Juga: Dinkes DKI Sebut 1.026 Petugas Pemilu 2024 Sakit

“Tindakan itu sebagai bagian agar pegawai pajak tidak lagi menggunakan jabatannya untuk memperkaya diri sendiri. Namun merugikan keuangan negara,” ungkap Santoso.

Politisi dari Fraksi partai Demokrat ini beranggapan, momentum pengungkapan harta Rafael Alun menjadi pintu masuk PPATK, untuk menelisik rekening pegawai pajak lainnya. Karena itu, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani harus mendukung langkah tersebut.

“Namun, harus memberi sanksi yang tegas kepada pegawai pajak yang menyalahi jabatannya untuk memperkaya diri sendiri. Jika Menteri Keuangan tidak menindak pegawainya yang mencuri uang pajak itu, sebaiknya menteri keuangan mundur. Memberhentikan pegawai yang tidak jujur itu lebih baik, dari mempertahankan mereka meski berkinerja baik dalam sisi administrasi,”pungkasnya.