Viral Ada Bendera Gerindra di Pembukaan Grib Bali, Dapat Dukungan Partai?
Daerah

Media sosial dihebohkan dengan adanya bendera Partai Gerindra saat pembukaan organisasi kemasyarakatan (ormas) Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya di Bali. Keramaian itu terjadi di tengah kontroversi Grib yang belakangan kerap dihubung-hubungkan dengan aksi premanisme.
Grip juga mendapat sorotan ketika berseteru dengan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi atau KDM. Perseteruan dimulai saat KDM menyinggung akan melakukan pemberantasan atas aksi premanisme di Jawa Barat.
Dalam video yang beredar Grib Jaya melantik kepengurusan Bali dengan ketuanya bernama Yosef Nahak. Dalam kegiatan tersebut, turut hadir Ketua DPP GRIB Jaya Hercules Rosario.
Baca Juga: Sekjen Gerindra soal Isu Sri Mulyani Mundur: Bu SMI Saya Lihat Enjoy-Enjoy Saja
Hal yang menjadi perhatian netizen yaitu dalam pelantikan tersebut ada atribut bendera Partai Gerindra pada sudut kanan. Hal itu membuat sangkaan liar publik bahwa Gerindra ada di balik Grib yang dipandang kontroversi karena selalu dikaitkan dengan aksi premanisme.
Benarkah Gerindara ada di balik Grib, terutama terkait pembukaan ormas itu di wilayah Bali?
Sekretaris DPD Partai Gerindra Bali Kadek "Rambo" Budi Prasetya menegaskan bahwa Gerindra Bali tidak memiliki hubungan afiliasi dengan ormas GRIB.
Baca Juga: Bentrok PP vs GRIB Memanas di Bandung, Polisi Minta Elemen Ormas Menahan Diri
Gerindra Bali bersikap terbuka dalam menjalin pertemanan dengan seluruh ormas di Bali selama menjunjung ideologi Pancasila. Namun secara organisasi, tidak ada hubungan resmi ataupun afiliasi khusus Gerindra Bali dengan GRIB.
"Terkait dengan masalah foto dan segala macam, kami tidak mengetahui itu posisi tempat di mana. Yang jelas Partai Gerindra tidak pernah berafiliasi dengan orbas Grib," kata Kadek Rambo.
Pembukaan Grib Bali menuai penolakan dari sebagian masyarakat Bali. Salah satunya datang dari lembaga pemuda adat di Bali, Pasikian Yowana Kabupaten Gianyar.
Di media sosial Pasikian Yowana menyuarakan penolakan ormas di luar Bali. Hal itu terkait agama dan adat luar yang bisa merusak tatanan di Pulau Dewata.
"Usulan kita di Yowana Gianyar ke MDA provinsi buat kesepakatan bersama desa adat seluruh Bali menolak dan melarang kegiatan ormas di luar bali yang ada di Bali. Ingat bagaimana kita dulu menolak HK yang di mana agamanya sama cuma budayanya berbeda kita bisa menolak, sekarang ormas kebanyakan agama berbeda, budaya berbeda, masak gak bisa. Yakin pasti bisa," demikian pernyataan dari Yowana Gianyar di media sosialnya.