Wakil Presiden Serahkan 3.152 Sertipikat Tanah Wakaf

Forumterkininews.id, Jakarta - Wakil Presiden Republik Indonesia (RI) Ma'ruf Amin menyerahkan 3.152 sertipikat tanah wakaf di seluruh Indonesia melalui pertemuan daring.

Pada kesempatan sama, ia juga menyerahkan sertipikat secara langsung kepada 9 perwakilan nazir di Istana Wakil Presiden RI pada Senin (25/4) lalu.

Usai menyerahkan sertipikat tanah wakaf, dalam sambutannya Wakil Presiden RI mengatakan, sebagai sebuah pranata keagamaan, wakaf memiliki potensi ekonomi yang besar. Sehingga perlu dikelola secara efektif dan akuntabel.

Baca Juga: Komisi V DPR Cecar Menhub Soal Progres Tol Laut

Selama ini, lebih dari 70% tanah wakaf di Indonesia dimanfaatkan untuk pembangunan masjid dan musala. Namun, peruntukan tanah wakaf tentu tidak terbatas pada kegiatan peribadatan. Tetapi dapat dioptimalkan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

"Saat ini kita masih memiliki pekerjaan rumah terkait tata kelola wakaf tanah. Pekerjaan ini harus dapat diselesaikan karena jumlah tanah wakaf di Indonesia tidak sedikit. Kian meningkat dari tahun ke tahun," ujar Ma'ruf Amin.

Lebih lanjut, ia menuturkan bahwa ketiadaan sertipikat tanah wakaf tidak hanya berpotensi memunculkan sengketa dan hilangnya aset. Tapi juga menjadi kendala dalam membangun basis data aset wakaf yang akurat.

Baca Juga: Sowan ke PBNU, KPU: Bangun Dukungan Jelang Pemilu 2024

"Pertama, perlunya kesamaan pemahaman atas ketentuan, persyaratan, dan tahapan sertipikasi tanah wakaf. Kedua, perlunya sertipikasi dan peningkatan kompetensi para nazir," ujarnya

Dan ketiga, kata KH Ma'ruf perlunya pengembangan basis data aset wakaf digital dalam sebuah platform. Tentunya harus  yang terintegrasi antara para pemangku kepentingan.

Sertipikasi tanah wakaf merupakan langkah konkret dalam menjaga legalitas dan memaksimalkan fungsi wakaf, demi kemanfaatan aset wakaf secara optimal bagi umat dan negara.

Oleh karena itu, Wakil Presiden RI menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak, utamanya Kementerian ATR/BPN, Kementerian Agama, dan BWI yang telah bergerak sinergis dalam Gerakan Percepatan Sertipikasi Tanah Wakaf.