FTNews – Wahana Lingkungan Hidup Sumatra Barat (Walhi Sumbar) mendesak pemerintah untuk mengambil langkah tegas dalam mencegah terulangnya bencana banjir dan longsor.
Seperti banjir lahar dingin dan longsor yang melanda sebagian wilayah Sumbar. Yakni di Kabupaten Tanah Datar, Agam dan Padang Panjang, Sabtu (11/5). Bencana ini menelan 58 jiwa tewas. Data hingga Rabu (15/5) siang. Ribuan orang pun mengungsi.
Direktur Walhi Sumbar Wengki Purwanto mengatakan, bencana tersebut seharusnya menjadi momentum dalam membangun dan menumbuhkan kesadaran kolektif terhadap pentingnya menjaga kelestarian lingkungan.
Bencana banjir dan longsor, kata Wengki, tidak hanya karena faktor cuaca ekstrem. Tetapi juga oleh krisis ekologis yang terakumulasi.
“Aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan harus seimbang. Jika lingkungan terus diabaikan, maka kita akan terus menerus memanen bencana ekologis. Saatnya, kita semua meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan,” kata Wengki dalam keterangannya, Rabu (15/5).
Walhi Sumbar pun mengkritik keras kelalaian dan kegagalan pemerintah dalam melindungi lingkungan. Baik dalam menata ruang, maupun menangani bencana.
Kawasan Lembah Anai seharusnya tidak dilanda bencana jika pemerintah serius dalam menjalankan tugasnya.
“BKSDA Sumbar harus bertanggung jawab atas pengelolaan Kawasan TWA Mega Mendung. Gubernur Sumatera Barat dan Bupati Tanah Datar juga pihak yang bertanggungjawab terhadap bencana kawasan Lembah Anai,” kata Wengki.
Pencegahan dan Mitigasi Bencana
Walhi Sumbar mendesak pemerintah untuk meninggalkan kebijakan yang membahayakan masyarakat dan beralih ke kebijakan konkret yang berfokus pada pencegahan dan mitigasi bencana.
Mereka juga menyerukan agar tata ruang harus jadi instrumen legal untuk menjaga kelestarian lingkungan dan meminimalisir risiko bencana.
“Masyarakat membutuhkan kebijakan konkret, bukan laku gimmick penanggulangan bencana. Kegagalan pemerintah harus ditebus dengan kebijakan konkret. Jangan lagi dipoles dengan gimmick politisasi bencana ekologis,” tegas Wengky.
Walhi Sumbar meminta pemerintah untuk melakukan audit lingkungan secara menyeluruh, terutama di daerah-daerah rawan bencana. ”
Pemerintah pun lanjutnya harus berani menegakkan regulasi dan kebijakan lingkungan hidup, tata ruang, dan kebencanaan. Pelanggaran dan kejahatan di bidang ini tidak boleh ditolerir.
“Semoga Sumatra Barat segera pulih dari bencana ekologis,” ungkap Wengki.
