Wamen ATR: 83 Pulau Terluar Sudah Tersertifikasi

Forumterkininews.id, Jakarta - Presiden pertama Republik Indonesia (RI), Soekarno pernah menyatakan bahwa Indonesia adalah bangsa pelaut. Untuk mewujudkan keperkasaan Indonesia sebagai poros maritim,

Menaggapi hal ini, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang (Wamen ATR), Surya Tjandra mengimbau seluruh kepala daerah meningkatkan gairah kolaborasi saat menjalankan tugas.

Surya mengatakan kenapa penting sekali sumber daya pesisir dan laut, dan kenapa jadi sangat krusial karena Indonesia itu hampir 3/4 nya lautan.

Baca Juga: Edy Rahmayadi ke Ketua Umum PWI: Kembalikan Pers ke Hati Rakyat

Tapi sumbangan pada produk domestik bruto hanya 20 persen. Artinya jika sumber daya pesisir dan laut dikelola secara baik, bisa memberikan sumbangan pada produk domestik bruto kepada negara.

"Jadi saya kira, Badan Kerja Sama Provinsi Kepulauan dan ASPEKSINDO yang memiliki anggota 333 kabupten/kota ini sangat penting kehadirannya. Karena di sini provinsi dan kabupaten bergabung, bicarakan lagi apa yang dimaksud poros maritim," ucap Wamen ATR, Senin (28/2).

Lebih lanjut, ia mengungkapkan beberapa isu strategis dalam konteks pembangunan pesisir kepulauan. Salah satunya penguasaan efektif pulau-pulau kecil terluar yang menjadi pagar Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Baca Juga: Jokowi: IKN Bukan Hanya untuk ASN

Dari 111 pulau kecil terluar NKRI yang ditetapkan, telah diterbitkan sertifikat tanah terhadap 83 pulau.

Sementara itu, tiga (3) pulau belum bersertifikat karena masih harus mendapat persetujuan pelepasan dari masyarakat adat. Dan 25 pulau masuk ke dalam kawasan hutan.

Surya Tjandra lebih lanjut mengatakan, terdapat tiga (3) syarat dalam membuktikan bahwa pulau kecil terluar tersebut menjadi bagian dari NKRI.

Ketiganya yakni harus menjadi pemanfaatan pertahanan dan keamanan. Kemudian harus ada pemanfaatan ekonomi. Terakhir kawasan tersebut menjadi konservasi untuk lingkungan.

"Yang saya kira jadi krusial juga adalah dalam konteks pembangunan pesisir kepulauan. Terdapat banyak kewenangan sektor-sektor yang perlu disinkronkan. Dalam hal ini ASPEKSINDO dan Badan Kerja Sama Provinsi Kepuluan harus merespons," tuturnya.

GTRA di Wakatobi

Dalam mendukung pembangunan wilayah pesisir dan kepualauan, Kementerian ATR bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dan Pemerintah Kabupaten Wakatobi telah mengadakan pertemuan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Summit 2022 Juni mendatang.

“Kita akan laksanakan GTRA Summit dengan tema kita sesuaikan dengan puncak Presidensi Indonesia G20. Nah kunci dari G20 adalah pemulihan ekonomi yang inklusif dan berwawasan lingkungan atau berkelanjutan, sustainability dan inclusivity. Makanya kita bisa bicara mengenai masyarakat adat, sinkronisasi tata ruang, dan kawasan hutan. Kita sinkronkan dan bagaimana itu bisa punya manfaat kepada masyarakat kepulauan dan pesisir," jelas Surya Tjandra.

"Harapannya pada Juni mendatang kita bahas ini secara mendalam sehingga bisa menjadi tonggak awal untuk membereskan beberapa masalah tadi dengan menggunakan pendekatan omnibus law tapi menukik ke masalahnya. Mudah-mudahan kalau Pak Presiden bisa gabung, saya kira akan ada terobosan kunci di sana, itu akan jadi awal baik untuk kita semua khususnya Ibu Bapak yang berada di wilayah pesisir kepulauan," tambah Surya Tjandra.

Sebagai informasi, kegiatan yang diusung ASPEKSINDO ini bertujuan untuk konsolidasi organisasi meneguhkan Indonesia sebagai Archipelagic State (negara kepulauan) terbesar di dunia. Serta merumuskan arah kebijakan pembangunan berbasis kepulauan dan pesisir menuju kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan dan berkemajuan.