19 Poin Penting Wajib Kalian Tahu dari Double Check: Rakyat Dilindungi Negara, Sejauh Mana?

Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, perlindungan sosial bukan lagi sekadar program tambahan, melainkan prioritas utama.

Namun pertanyaannya, bagaimana implementasinya di lapangan? Dan sejauh mana pengaruhnya bagi masyarakat?

Pertanyaan-pertanyaan inilah yang dijawab langsung dalam forum DOUBLE CHECK, digelar GEMPITA bersama Kantor Komunikasi Presiden, Sabtu 24 Mei 2025.

Baca Juga: Publik Diplomasi: Negara Beri Bukti, Masyarakat Terima Hasil

Berlokasi di Toeti Heraty Museum Cemara 6 Galeri, Jakarta, forum ini menghadirkan dua narasumber utama, yaitu Agus Jabo Priyono, Wakil Menteri Sosial RI, dan M. Isra Ramli, Deputi I Kantor Komunikasi Kepresidenan.

1. Kemensos Diminta Presiden Fokus pada Ketepatan Sasaran Bansos

Baca Juga: Usulan Gelar Pahlawan Buat Soeharto Jadi Polemik, Begini Respons Wamensos Agus Jabo Priyono

Double Check: Rakyat Dilindungi Negara, Sejauh Mana? di di Toeti Heraty Museum Cemara 6 Galeri, Jakarta Pusat, Minggu (25/5/2025). Forum ini menghadirkan dua narasumber utama, yaitu Agus Jabo Priyono, Wakil Menteri Sosial RI, dan M. Isra Ramli, Deputi I Kantor Komunikasi Kepresidenan, dengan moderator CEO FTNews.co.id Roso Daras. (Tomy Tresnady / FTNews.co.id)

Agus Jabo Priyono, Wakil Menteri Sosial RI menyampaikan, bahwa sejak awal pelantikan dirinya bersama Menteri Sosial oleh Presiden Joko Widodo di Istana, ada arahan tegas mengenai pentingnya ketepatan sasaran dalam penyaluran bantuan sosial.

"Jadi perlu saya sampaikan, pada waktu saya sebagai Wamensos dan Pak Menteri dilantik oleh Presiden di Istana, Pak Presiden menyampaikan: 'Kamu harus memastikan bahwa bantuan sosial tetap sasaran'," ujar Agus Jabo.

Menurutnya, selama ini hampir setiap kementerian, lembaga, bahkan pemerintah daerah memiliki data sendiri-sendiri. Hal itu membuat program sosial seringkali tidak tepat sasaran meskipun dirancang dengan baik.

"Program sebagus apa pun kalau datanya tidak akurat, tidak akan tepat sasaran," katanya. Awal Perubahan, Penyusunan Data Sosial Ekonomi Agus Jabo Priyono, Wakil Menteri Sosial RI mengungkapkan, bahwa salah satu langkah pertama Kemensos setelah pelantikan adalah menyusun data sosial ekonomi yang komprehensif. Hal ini menjadi pondasi bagi transformasi besar dalam pelaksanaan program perlindungan sosial.

"Awalnya adalah penyusunan data, terutama data sosial ekonomi program Kemensos," katanya. ujar Agus Jabo.

2. Tiga Tugas Besar Kemensos dari Presiden

Double Check: Rakyat Dilindungi Negara, Sejauh Mana? di di Toeti Heraty Museum Cemara 6 Galeri, Jakarta Pusat, Minggu (25/5/2025). Forum ini menghadirkan dua narasumber utama, yaitu Agus Jabo Priyono, Wakil Menteri Sosial RI, dan M. Isra Ramli, Deputi I Kantor Komunikasi Kepresidenan, dengan moderator CEO FTNews.co.id Roso Daras. (Tomy Tresnady / FTNews.co.id)

Pada Januari lalu, Presiden memberikan tiga tugas besar kepada Kemensos: 1. Memastikan data sosial clear 2. Melaksanakan program perlindungan dan jaminan sosial 3. Menyelenggarakan Sekolah Rakyat

"Data tunggal nasional ini selama Indonesia merdeka belum pernah kita miliki. Baru sekarang ada data tunggal ekonomi. Dari data itu, kita tidak hanya mengetahui data penduduk. Kita tahu berapa jumlah orang miskin, berapa jumlah orang miskin ekstrem, di mana alamatnya, profilnya seperti apa," kata Agus Jabo.

Target Kemiskinan Ekstrem Nol Persen di Tahun 2026 Agus Jabo Priyono, Wakil Menteri Sosial RI mengungkapkan, bahwa jumlah penduduk miskin di Indonesia saat ini mencapai sekitar 24 juta jiwa dari total populasi lebih dari 285 juta orang.

“Orang miskin di Indonesia itu sekitar 24 juta dari total penduduk Indonesia sekitar 285,6 juta. Indikator kemiskinannya apa? Setiap orang yang pengeluarannya Rp600.000 per kapita per bulan,” kata Agus Jabo.

Dari data tersebut, tercatat persentase masyarakat miskin berada di angka 8,57 persen, sementara yang masuk kategori miskin ekstrem sekitar 3,17 juta jiwa.

3. Tugas Kemensos Tidak Bisa Berdiri Sendiri

Double Check: Rakyat Dilindungi Negara, Sejauh Mana? di di Toeti Heraty Museum Cemara 6 Galeri, Jakarta Pusat, Minggu (25/5/2025). Forum ini menghadirkan dua narasumber utama, yaitu Agus Jabo Priyono, Wakil Menteri Sosial RI, dan M. Isra Ramli, Deputi I Kantor Komunikasi Kepresidenan, dengan moderator CEO FTNews.co.id Roso Daras. (Tomy Tresnady / FTNews.co.id)

Agus Jabo Priyono, Wakil Menteri Sosial RI menegaskan, bahwa keberhasilan menurunkan angka kemiskinan memerlukan kolaborasi lintas sektor.

"Tentunya kita tidak bisa bekerja sendirian. Kita harus berkolaborasi, bersinergi. Perintah Presiden, itu tugas yang sangat berat. Tugas utama Kemensos selama ini adalah menjalankan program perlindungan dan jaminan sosial, termasuk menentukan siapa yang berhak menerima bantuan sosial," ujar Agus Jabo.

4. Program Makanan Siap Saji dan Bantuan Sosial untuk Lansia

Double Check: Rakyat Dilindungi Negara, Sejauh Mana? di di Toeti Heraty Museum Cemara 6 Galeri, Jakarta Pusat, Minggu (25/5/2025). Forum ini menghadirkan dua narasumber utama, yaitu Agus Jabo Priyono, Wakil Menteri Sosial RI, dan M. Isra Ramli, Deputi I Kantor Komunikasi Kepresidenan, dengan moderator CEO FTNews.co.id Roso Daras. (Tomy Tresnady / FTNews.co.id)

Kemensos juga menangani berbagai permasalahan sosial lain, seperti lansia tunggal dan penyandang disabilitas. Salah satunya melalui pemberian makanan bergizi.

"Sebelum program makan bergizi gratis, Kemensos telah menjalankan pemberian makanan sekitar 100.000 porsi per hari, dua kali makan, pagi dan siang, dengan nilai Rp 15.000 per porsi. Yang mengelola adalah kelompok masyarakat," jelas Agus Jabo.

5. Kemensos Menuju Pemberdayaan Sosial

Double Check: Rakyat Dilindungi Negara, Sejauh Mana? di di Toeti Heraty Museum Cemara 6 Galeri, Jakarta Pusat, Minggu (25/5/2025). Forum ini menghadirkan dua narasumber utama, yaitu Agus Jabo Priyono, Wakil Menteri Sosial RI, dan M. Isra Ramli, Deputi I Kantor Komunikasi Kepresidenan, dengan moderator CEO FTNews.co.id Roso Daras. (Tomy Tresnady / FTNews.co.id)

Agus Jabo Priyono, Wakil Menteri Sosial RI mengungkapkan, bahwa saat ini Kemensos sedang melakukan pergeseran dari pendekatan bantuan sosial menuju pemberdayaan sosial. Ia menyebutkan, bahwa perubahan ini tidak mudah karena masih ada masalah mindset di masyarakat.

"Karena sekarang ini semaraknya pemberdayaan sosial, maka Kementerian Sosial sedang hijrah, sedang melaksanakan movement dari bantuan sosial ke pemberdayaan sosial. Ada problem mindset yang belum clear, sehingga masyarakat merasa nyaman dengan bantuan sosial" kata Agus Jabo.

Mulai Ada Perubahan, 500 Penerima Bansos Beralih Mandiri Meski tantangan besar, Agus Jabo Priyono, Wakil Menteri Sosial RI mengatakan sudah mulai terlihat perubahan. Sekitar 500 penerima bansos telah memutuskan untuk menjadi mandiri.

"Saya mengatakan, saya tidak ingin saudara mentalitasnya sebagai orang yang hanya menerima. Kita hebat, kita butuh semangat tinggi. Walaupun Kemensos di hilir, kita berusaha mengangkat masyarakat miskin menjadi mandiri," kata Agus Jabo.

6. Harapan Baru bagi Masyarakat Miskin

Dalam sosialisasi program pemberdayaan, Agus Jabo Priyono, Wakil Menteri Sosial RI bercerita tentang pengalaman emosional bersama masyarakat yang merasa memiliki harapan baru.

"Begitu kita sosialisasi, seorang ibu bersujud. Artinya apa? Harapan ini muncul kembali, di saat orang miskin yang sebelumnya tidak punya harapan," ujarnya.

Kemudian, ia juga mengutip pernyataan seorang ibu yang menolak terus dicap sebagai orang miskin. Baginya, ia tidak ingin anaknya dicap sebagai orang miskin.

"Ibu itu berkata, 'Pak Wamen, saya tidak ingin terus-menerus masyarakat men-judge saya sebagai orang miskin. Saya tidak ingin mencatat anak saya sebagai orang miskin,” kata Agus Jabo.

Kemensos Bertransformasi, Dari Bansos ke Pemberdayaan Sosial Agus Jabo Priyono, Wakil Menteri Sosial RI mengungkapkan, bahwa sejak dirinya dan Menteri Sosial dilantik oleh Presiden di Istana. Arahan utama yang diberikan adalah memastikan agar seluruh program Kemensos berbasis pada data akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Jadi perlu saya sampaikan, pada waktu saya sebagai Wamensos dan Pak Menteri dilantik oleh Presiden di Istana, Pak Presiden menyampaikan, ‘Kamu harus memastikan bahwa bantuan sosial tetap sasaran.’” ujar Agus Jabo.

Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi Kemensos adalah ketidakterpaduan data antar lembaga. Sebelum adanya reformasi data, setiap kementerian, lembaga, bahkan pemerintah daerah memiliki data masing-masing, sehingga program sosial kerap tidak tepat sasaran.

“Program sebagus apa pun kalau datanya tidak akurat, tidak akan tepat sasaran,” kata Agus Jabo.

7. Program Sekolah Rakyat, Memutus Mata Rantai Kemiskinan

Untuk mendukung agenda pemutusan transmisi kemiskinan, Presiden memerintahkan pembangunan Sekolah Rakyat. Sekolah ini diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan dibangun menggunakan aset rehabilitasi milik Kemensos.

Sekolah ini berbentuk boarding, dari jenjang SD hingga SMA, dan dilengkapi fasilitas unggulan seperti iPad. Karakter keagamaan dan sosialisme juga diajarkan sejak dini.

Program Sekolah Rakyat dari Kementerian Sosial akan menjangkau anak-anak miskin dari jenjang SD hingga SMA. Prioritas utama diberikan kepada daerah yang telah memiliki fasilitas gedung milik Kemensos.

“Presiden minta Juli harus kick-off minimal 100 sekolah. Alhamdulillah Kemensos punya aset. Sebagian ruang itu dipakai untuk membangun sekolah,” ujar Agus Jabo.

8. Program Sekolah Garuda, Dikhususkan untuk Anak Berbakat

Sebagai pelengkap Sekolah Rakyat, Presiden juga menggagas Sekolah Garuda untuk anak-anak miskin yang memiliki IQ tinggi. Ini membuktikan bahwa negara hadir tidak hanya untuk menyetarakan, tetapi juga untuk mengangkat yang unggul.

“Biasanya sekolah unggulan itu untuk anak dengan IQ di atas 110 atau 120. Di negara lain itu biasa. Di Indonesia, kita wadahi itu lewat Sekolah Garuda,” kata Agus Jabo.

9. Perspektif Komunikasi Kepresidenan, Negara Hadir Seumur Hidup

M. Isra Ramli, Deputi I Kantor Komunikasi Kepresidenan, menekankan pentingnya kebijakan berbasis data, termasuk dalam strategi komunikasi publik.

Menurutnya, Kementerian Sosial adalah salah satu kementerian yang paling progresif dalam melaksanakan tugasnya di lapangan dan patut mendapatkan perhatian publik.

Dalam perspektif komunikasi kepresidenan, transformasi bangsa tidak cukup hanya mengandalkan belas kasihan atau bantuan karitatif. Harus ada pendekatan struktural dan universal, menyentuh aspek pendidikan, kesehatan, hingga pemberdayaan ekonomi.

Oleh karena itu, Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan, dan Kementerian Kesehatan menjadi tiga tombak utama dalam pembangunan kesejahteraan rakyat.

Isra Ramli juga menyoroti pentingnya negara hadir sejak sebelum kelahiran hingga kematian.

Mulai dari bantuan bagi ibu hamil, imunisasi, pendidikan, hingga bantuan kematian.

Namun, tantangan besar masih ada, yakni kurangnya kesadaran masyarakat soal akses bantuan, karena selama ini informasi seringkali tersembunyi atau tidak terbuka.

10. Pemerintah Pusat Kucurkan Subsidi Sosial Rp500 Triliun per Tahun

Agus Jabo Priyono, Wakil Menteri Sosial RI menyampaikan, bahwa setiap tahun pemerintah pusat mengalokasikan dana besar untuk subsidi sosial yang menyasar berbagai lapisan masyarakat.

“Jadi tiap tahun itu pemerintah pusat memberikan subsidi sosial 500 triliun, bantuan sosial Kemensos 75 triliun, transfer cash,” katanya.

11. Rekonsiliasi Data Kemiskinan Bersama BPS dan Dukcapil

Langkah teknis kemudian dilakukan dengan pemadatan dan rekonsiliasi data oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil).

Proses ini menghasilkan angka-angka yang menjadi dasar kebijakan sosial.

“Kemudian yang lain menyusul, semua data dipadatkan oleh BPS, kemudian direkonsiliasi dengan Dukcapil, kemudian menghasilkan angka, angka kemiskinan, miskin ekstrem, absolut, ada desil 1-10,” ujar Agus Jabo.

Tujuannya agar semua bantuan sosial dapat tepat sasaran dan berbasis data yang terukur. Seperti halnya untuk bantuan sosial.

“Ini diharapkan semua bantuan sosial betul tepat sasaran, kemudian agar secara data ada indikatornya, semua basisnya data tunggal, harus menggunakan data tunggal supaya terukur, bantuan sosial terukur,” kata Aus Jabo.

12. Pemutakhiran Data Setiap Tiga Bulan untuk Jaminan Akurasi

Kementerian Sosial kini tengah menjalankan proyek besar bersama BPS untuk mengolah dan memperbarui data secara berkala.

Pemutakhiran ini dilakukan setiap tiga bulan sekali untuk memastikan bahwa data benar-benar menggambarkan kondisi terbaru masyarakat.

“Semua angka kemiskinan bisa terlihat, dan sekarang ini kita akan melakukan, Kemensos melakukan proyek baru, 71% sedang diolah oleh BPS, tiap 3 bulan sekali data dimutakhirkan,” ujar Agus Jabo.

13. Tidak Ada Pengusiran Sekolah Luar Biasa, Hanya Renovasi Gedung

Terkait isu mengenai Sekolah Luar Biasa (SLB) yang sempat ramai diperbincangkan, telah dilakukan klarifikasi oleh berbagai pihak terkait. Hal ini ditegaskan kembali oleh Wakil Menteri Sosial RI.

“Dari Sekolah Luar Biasa ini sebenarnya sudah diklarifikasi oleh Komisi Disabilitas, Kepala RSLB sudah diklarifikasi, Gubernur sudah klarifikasi,” kata Agus Jabo.

Dijelaskan bahwa SLB merupakan aset milik pemerintah provinsi yang saat ini menempati area dalam koordinasi Kementerian Sosial (Kemensos).

Namun karena kondisi fisik gedung yang sudah tidak layak, pemerintah hanya meminta waktu untuk melakukan perbaikan gedung secara menyeluruh.

“Karena di SLB ini kan sudah terkelupas-kelupas, jadi kita hanya meminta waktu 2 bulan untuk merenovasi gedung SLB ini. Setelah nanti selesai mereka kembali ke situ, walaupun itu Sekolah Rakyat, tugas rakyat melindungi disabilitas,” ujar Agus Jabo.

14. Target Pembangunan Permanen untuk 1000 Siswa di Setiap Daerah

Untuk jangka panjang, Kemensos menargetkan pembangunan Sekolah Rakyat permanen di atas lahan minimal 8,15 hektare untuk menampung sekitar 1.000 siswa dari keluarga miskin.

“Yang nanti akan permanen itu 1000 siswa itu permanen di atas 8,15 hektare, kira-kira disesuaikan termasuk dengan kondisi objektifnya. Misalnya di Magelang satu untuk SMA, satu untuk SMP, tergantung situasi daerah masing-masing. Ke depan minimal punya satu Sekolah Rakyat, 1000 siswa jenjang SD-SMA, peruntukannya untuk saudara miskin,” kata Agus Jabo.

Pendidikan untuk Anak Miskin Harus Menghasilkan Generasi Cerdas, Berkarakter, dan Terampil

Kementerian Sosial tidak hanya menargetkan peningkatan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin, tetapi juga memastikan kualitas pendidikan yang mereka terima.

Pendidikan yang dimaksud adalah pembangunan karakter, spiritualitas, dan keterampilan hidup.

“Target yang ingin dicapai, bahwa selain anak memiliki ilmu kecerdasan, mereka harus berkarakter, punya karakter agama, sosial. Di samping itu harus punya keterampilan, tentunya itu,” kata Agus Jabo.

15. Guru dan Kepala Sekolah Harus Punya Empati

Tidak semua orang bisa menjadi pendidik di Sekolah Rakyat. Menurut Agus Jabo, guru dan kepala sekolah yang dipilih adalah mereka yang tidak hanya memiliki kompetensi, tetapi juga empati tinggi terhadap latar belakang siswanya.

“Calon gurunya pun harus punya empati dengan siswanya. Lagi tes kepala sekolah, guru-guru,” ujar Agus Jabo.

Empati dan pendekatan humanis menjadi kunci karena mayoritas siswa berasal dari kelompok rentan. Kementerian Sosial juga memastikan agar seluruh proses berjalan secara terstruktur dan terukur.

16. Sistem Seleksi Ketat untuk Memastikan Tepat Sasaran

Dengan kualitas pendidikan dan fasilitas yang baik, dikhawatirkan sekolah ini menarik perhatian keluarga dari kalangan mampu. Karena itu, sistem seleksi akan dijalankan dengan ketat, bekerja sama dengan berbagai pihak, agar benar-benar menyasar anak-anak dari keluarga miskin.

“Karena sekolah ini bagus, pasti orang kaya ingin menyekolahkan di situ, jadi betul-betul ketat. Tapi asesmennya Kemensos bekerja sama dengan pihak lain. Jadi calon siswanya benar-benar dari saudara miskin,” kata Agus Jabo.

17. Papua dan Daerah Tertinggal Jadi Fokus Intervensi

Wilayah-wilayah seperti Papua menjadi prioritas karena angka ketidaktercataan anak usia wajib belajar masih tinggi.

Pemerintah ingin memastikan setiap anak memiliki kesempatan setara, tak terkecuali di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, terluar).

“Di daerah Papua, total jumlah anak wajib belajar 13 tahun masih banyak yang tidak tercantum di sekolah,” kata Isra Ramli.

18. Ratusan Titik Siap Dibangun di Tahun Ini

Pada tahap awal, pemerintah menargetkan pembangunan di 100 titik yang lahannya telah disiapkan oleh daerah. Setiap kompleks sekolah akan dilengkapi kelas, asrama, dapur, ruang makan, tempat ibadah, dan ruang keterampilan.

“Untuk tahap pertama bulan Juli tahun ini, daerah sudah menyerahkan lahan. Minimal 8,5 hektare. Nanti akan dibangun kelas, asrama, dapur untuk siswa termasuk gurunya, tempat makan, lapangan, ibadah, tempat untuk pembelajaran keterampilan,” ujar Isra Ramli.

19. Akses Informasi Kini Jadi Tantangan di Era Demokrasi

M. Isra Ramli, Deputi I Kantor Komunikasi Kepresidenan menegaskan, bahwa ancaman terhadap penyebaran hoaks dan disinformasi menjadi semakin besar.

Hal ini diperkuat oleh data dari World Economic Forum yang menunjukkan bahwa penyalahgunaan informasi merupakan salah satu ancaman terbesar saat ini.

“Kita sadar betul, dalam data dikeluarkan World Economic Forum, ancaman terbesar, jadi betapa informasi itu besar dan berbahaya bagi manusia,” kata Isra Ramli.

Sebagai negara demokrasi, Indonesia menjamin hak masyarakat untuk memperoleh informasi dan berekspresi. Namun, tantangan sebenarnya adalah bagaimana membangun kesadaran kolektif masyarakat untuk menggunakan hak tersebut secara bertanggung jawab.

“Problemnya di Indonesia, kalau kita ini negara demokrasi, untuk mendapatkan informasi, komunikasi, berekspresi… artinya itu tumbuhnya sikap kesadaran dari masyarakat itu sendiri,” ujar Isra Ramli.

Isra Ramli Ajak Anak Muda Gunakan Sumber Informasi Terpercaya M. Isra Ramli, Deputi I Kantor Komunikasi Kepresidenan mengimbau, agar generasi muda semakin cermat dalam memilah sumber informasi, khususnya saat menanggapi isu-isu terkait pemerintahan atau kebijakan negara.

Ia menekankan pentingnya merujuk pada kanal resmi milik pemerintah.

“Kita coba ikut serta untuk anak muda, carilah sumber terpercaya, benar untuk bersikap terhadap sesuatu. Jadi kalau teman-teman ‘mencari’ informasi tentang pemerintahan, carilah dari sumber pemerintahan,” kata Isra Ramli.