Airlangga Tegaskan Golkar Tidak Gelar Munaslub

Forumterkininews.id, Jakarta – Partai Golkar diisukan akan menggelar musyawarah nasional luar biasa (munaslub) partainya untuk menentukan figur baru sebagai bakal calon presiden dan wakil presiden. Namun, Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar Airlangga Hartarto tegas membantahnya.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia itu membantah rumor tersebut usai menghadiri rapat dengan Presiden Joko Widodo.

"Tidak ada, agendanya bukan itu," kata Airlangga, diberitakan Antara.

Baca Juga: Edy Rahmayadi ke Ketua Umum PWI: Kembalikan Pers ke Hati Rakyat

Menurut Airlangga, Rapat Dewan Pakar Partai Golkar yang digelar pada Minggu (9/7) bukan membahas rencana mengganti dirinya sebagai bakal calon presiden pada Pemilu 2024 dan sebagai Ketua Umum Golkar.

Airlangga menegaskan internal Golkar solid. Pertemuan Dewan Pakar pada Minggu malam, kata dia, bukan forum tertinggi partai.

"Forum tertinggi rakernas (rapat kerja nasional), rapim (rapat pimpinan), dan munas (musyawarah nasional)," kata Airlangga.

Baca Juga: Jokowi: IKN Bukan Hanya untuk ASN

Lebih lanjut, Airlangga mengatakan bahwa Golkar belum menentukan arah politiknya bersama Koalisi Indonesia Bersatu (KIB).

"Tunggu dulu, sabar, sabar menanti," ujar dia, sebagaimana diberitakan Antara.

Baca Juga: Dave Laksono Tegas Bantah Golkar Bakal Gelar Munaslub

KIB beranggotakan Golkar, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Amanat Nasional (PAN). Sejak dibentuk pada pertengahan 2022, KIB belum menentukan arah politiknya pada Pemilu 2024.

Bahkan, salah satu anggota KIB, yakni PPP memutuskan mendukung Ganjar Pranowo, bakal calon presiden yang diusung PDI Perjuangan (PDIP).

Adapun, pendaftaran bakal calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) dijadwalkan pada 19 Oktober hingga 25 November 2023.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu pasangan capres dan cawapres diusulkan partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi syarat perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR, atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.