Alasan Arab Saudi Tidak Terbitkan Visa Haji Furoda Tahun Ini

Harapan ribuan calon jemaah haji Indonesia yang telah mendaftar melalui jalur haji furoda pupus sudah. Pemerintah Kerajaan Arab Saudi secara resmi tidak menerbitkan visa furoda untuk penyelenggaraan ibadah haji tahun 1446 H/2025 M.

Keputusan ini berdampak signifikan bagi penyelenggara perjalanan ibadah haji (PPIH) non-kuota serta para calon jemaah yang telah menyiapkan biaya dan dokumen keberangkatan sejak jauh hari.

Haji Furoda adalah program ibadah haji khusus yang menggunakan visa undangan langsung dari pemerintah Arab Saudi, di luar kuota haji resmi yang dialokasikan untuk Indonesia.

Baca Juga: Menko PMK: Calon Jemaah Haji yang Belum Vaksin Tidak Diberangkatkan

Program ini memungkinkan jemaah berangkat tanpa antrean panjang seperti haji reguler (10-30 tahun) atau haji plus (5-9 tahun). Haji Furoda diatur dalam UU No. 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, sehingga legal dan resmi.

Namun, tahun ini Arab Saudi tidak mengeluarkan visa jenis tersebut. Ini menjadi kali pertama dalam beberapa tahun terakhir visa non kuota tersebut tidak dibuka.

Berikut beberapa alasan utama yang melatarbelakangi kebijakan ini:

Baca Juga: Operasional Bus Shalawat di Arab Saudi Kembali Normal

Mencari Penyelenggaraan Haji yang Ideal Ilustrasi Haji (Freepik)

Sekretaris Jenderal DPP Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (AMPHURI), Zaky Zakaria mengatakan menjelang puncak ibadah haji, tidak ada satu pun jalur visa yang masih tersedia.

"Ya, memang tahun ini Kerajaan Arab Saudi, sistem furoda itu memang belum dibuka dan mungkin tidak akan dibuka. Sampai menjelang wukuf sekarang, semua jalur sudah tutup. Baik furoda, haji khusus, haji reguler, haji kuota, semuanya sudah ditutup untuk penerbitan visanya," jelas Zaky dalam keterangan media.

Zaky menilai kebijakan ini adalah bagian dari transformasi besar yang sedang dilakukan Arab Saudi dalam pengelolaan ibadah haji. Ia menyebut langkah ini sebagai percobaan untuk mencari model penyelenggaraan haji yang lebih ideal.

"Saya menilai sih Saudi tahun ini membuat satu percobaan. Bisa dikatakan percobaan untuk mencari penyelenggaraan haji yang ideal," ujarnya.

Pengawasan Visa Diperketat Agar Lebih Tertib

Ilustrasi jemaah haji asal Indonesia (dok.Istimewa)

Jumlah jemaah haji tahun ini juga menurun signifikan dibanding tahun sebelumnya. Jika pada 2024 kuota mencapai 1,8 juta jemaah, tahun ini hanya sekitar 1,3 juta. Selain itu, pengawasan terhadap jemaah nonprosedural, seperti pengguna visa ziarah dan visa amil, diperketat.

"Kalau tahun-tahun lalu haji nonprosedural yang menggunakan visa amil, visa ziarah, itu masih ada. Nah tahun ini penjagaan kota Makkah begitu ketat di berbagai tempat. Bahkan di padang pasir pun polisi menjaga menggunakan drone," jelasnya.

Langkah ini bertujuan menciptakan penyelenggaraan haji yang lebih tertib, aman, dan nyaman. Arab Saudi tidak ingin kejadian tahun lalu terulang, di mana ribuan jemaah dilaporkan meninggal dunia di Mina akibat cuaca panas ekstrem dan keterbatasan fasilitas, termasuk tenda.

"Nah ini yang mungkin diantara yang membuat kenapa diantara furoda ini tidak ada. Menurut media Arab, 85% dari jemaah yang wafat tahun lalu adalah yang nonprosedural," ungkap Zaky.

"Nah mungkin Saudi tidak ingin mengulang kejadian tahun lalu. Mereka mulai menyesuaikan jumlah jemaah dengan kapasitas, khususnya kapasitas Mina yang sangat terbatas," lanjutnya.

Menteri Agama Sudah Berusaha

Menteri Agama Nasaruddin Umar (dok.istimewa)

Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan pemerintah saat ini tengah mengusahakan agar visa haji furoda calon jemaah haji Indonesia dapat terbit tahun ini. Ia menyebut telah membangun komunikasi yang yang intens dengan pemerintah Arab Saudi.

"Kami sudah komunikasi terus. Siang malam kami komunikasi," ucap Nasaruddin saat ditemui di Kantor Kementerian Agama, Jakarta, Kamis, (29/5)

Masih banyak visa calon jemaah haji furoda yang belum terbit. Kendati demikian, Imam Besar Masjid Istiqlal itu menekankan bahwa keputusan penerbitan visa furoda bukan kewenangan Kementerian Agama, tetapi sepenuhnya menjadi otoritas pemerintah Arab Saudi.