Anggaran Bansos Tak Akan Dipotong, Mensos : Kemungkinan Ditambah
Nasional

Presiden Prabowo Subianto telah mengeluarkan instruksi untuk menghemat anggaran dengan menerapkan efisiensi di sejumlah kementrian/lembaga.
Hanya saja Prabowo dikabarkan tidak menerapkan efisiensi terhadap anggaran bantuan sosial (bansos).
Hal itu diungkapkan Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, (6/2/2025) malam.
Baca Juga: Presiden Minta Data Bansos Dibenahi, Menteri Sosial Menargetkan Selesai di Desember
"Seperti arahan presiden, yang tidak dipotong adalah bansos," kata Gus Ipul.
Gus Ipul mengungkap anggaran yang berkaitan dengan program langsung untuk rakyat juga tak terdampak efisiensi.
Program itu meliputi Program Keluarga Harapan (PKH) sampai penerima bantuan iuran (PBI) BPJS Kesehatan.
Baca Juga: 4 Nama Muncul Jadi Kandidat Ketua Umum PPP, Siapa Saja?
Bahkan, anggaran untuk program-program tersebut sambung Gus Ipul berpeluang untuk ditambah.
Sebab, hal itu merupakan komitmen Presiden Prabowo Subianto memastikan kesejahteraan masyarakat.
"Itu tidak akan dikurangi sedikitpun, bahkan ada kemungkinan jika memang diperlukan. Presiden akan menambah (anggaran) terutama yang terkait dengan hal-hal yang menyangkut kepentingan rakyat," ungkap Gus Ipul.
Sementara, Kementerian Sosial (Kemensos) dipastikan tetap menerapkan efisiensi anggaran. Sejumlah anggaran yang dipotong seperti pengadaan alat tulis kantor (ATK) hingga penyelenggaraan seminar.
"Mulai dari ATK itu penghematan ATK, penghematan perjalanan dinas sudah ada semua kan itu, untuk FGD, seminar-seminar dan lain-lain yang bisa dihemat, akan kita hemat," ujar Gus Ipul.
Efisiensi anggaran 2025 terhadap Kementerian/Lembaga itu didasarkan pada dikeluarkannya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 tahun 2025 tertanggal 22 Januari 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.
Sebanyak 17 dari 152 kementerian/lembaga termasuk DPR, tercatat lolos pemangkasan anggaran untuk efisiensi belanja negara yang sedang dilakukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.