Antisipasi Lonjakan Kasus Gangguan Ginjal Akut, Pemerintah Perkuat Surveilans

Forumterkininews.id, Jakarta - Pemerintah terus berupaya menghentikan maraknya kasus gagal ginjal akut. Salah satunya dengan mengeluarkan kebijakan menghentikan penggunaan obat berbahan sirop. Langkah selanjutnya yang dilakukan pemerintah adalah memperkuar surveilans.

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden dr. Brian Sri Prahastuti mengatakan pemerintah memperkuat Surveilans untuk mengantisipasi lonjakan kasus Gangguan Ginjal Akut Progresif Atipikal (GGAPA) pada anak.

Menurutnya, melalui Surveilans akan didapatkan akurasi dan keterpaduan data terkait kasus GGAPA. Sehingga kebijakan penanganan yang dirumuskan berbasis bukti serta memberikan rasa aman dan perlindungan kepada masyarakat.

Baca Juga: Moeldoko Tantang Anak Muda Purwokerto Wujudkan Indonesia Emas

"Kami melihat ada potensi banyak kasus yang belum terdata dengan baik. Agar ini tidak menjadi fenomena "gunung es”, kegiatan Surveilans diperkuat," kata dr. Brian, di gedung Bina Graha Jakarta, Rabu (26/10).

Surveilans adalah suatu kegiatan pengamatan penyakit yang dilakukan terus menerus dan sistematis terhadap kejadian. Juga pemantauan terhadap distribusi penyakit serta faktor-faktor yang mempengaruhi pada masyarakat. Sehingga dapat dilakukan penanggulangan dan tindakan efektif.

Brian menegaskan, pemerintah berkomitmen mempercepat penanganan kasus Gangguan Ginjal Akut Progresif Atipikal (GGAPA) pada anak. Salah satunya dengan melakukan pembelian antidotum (penawar racun) Fomepizole dari Singapura dan Australia dalam jumlah besar.

Baca Juga: Satgas Covid-19 Minta Masyarakat Tidak Panik dan Tetap Jaga Prokes

Ia menambahkan, dalam penanganan kasus yang dilakukan Kementerian Kesehatan bersama dengan Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM), pasien yang mendapatkan terapi antidotum menunjukkan perbaikan yang signifikan.

Libatkan Seluruh Pemangku Kepentingan

Brian Sri Prahastuti juga memastikan, bahwa penanganan kasus GGAPA dilakukan secara holistik dan komprehensif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Pemerintah telah mengupayakan semua pilihan kebijakan tetap berpijak pada perlindungan masyarakat.

"Mulai dari tindakan preventif seperti penguatan sosialisasi kepada keluarga, hingga tindakan kuratif seperti hemodialisa (cuci darah) dan pemberian antidotum," jelasnya.

Sebelumnya, Kantor Staf Presiden menginisiasi Rapat Koordinasi Lintas Kementerian dalam rangka percepatan penanganan kasus GGAPA pada anak, Senin (24/10).

Pada rapat yang digelar secara daring tersebut, Kantor Staf Presiden merekomendasikan pembentukan Pusat Informasi Terpadu (PINTER) melalui Kementerian Kesehatan, agar tidak ada lagi kesimpangsiuran data.

Seperti diketahui, meningkatnya kasus Gangguan Ginjal Akut Progresif Atipikal (GGAPA) pada anak-anak telah menjadi perhatian yang serius. Merujuk data Kementerian Kesehatan, hingga Senin (24/10) telah ditemukan 245 kasus di 26 Provinsi, dengan 141 kasus meninggal dunia (fatality rate 58 persen).

Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas menyampaikan bahwa kasus GGAPA bukan masalah kecil sehingga langkah strategis perlu segera diambil dengan tetap mengutamakan keselamatan masyarakat.

Presiden Joko Widodo juga menginstruksikan Kementerian Kesehatan untuk melakukan eksplorasi menyeluruh terkait faktor risiko penyebab GGAPA dan penguatan layanan kesehatan. BPOM juga diharapkan dapat segera menarik sementara dan menghentikan peredaran dari obat-obatan yang terindikasi tercemar etilen glikol (EG)/dietilen glikol (DEG).