Ariel NOAH Bongkar Kesepakatan AKSI dan VISI soal Performance Right: Bukan Penyanyi yang Bayar

Vokalis band Noah, Ariel, mengungkap sejumlah poin penting yang akhirnya disepakati antara Aliansi Komposer Seluruh Indonesia (AKSI) dan Vibrasi Suara Indonesia (VISI), dalam rapat dengar pendapat (RDP) terkait Revisi Undang-Undang Hak Cipta di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (11/11/2025).

Menurut Ariel, hal paling menggembirakan dari pertemuan itu adalah adanya kesepahaman baru soal pembayaran royalti performance right yang tidak lagi dibebankan kepada penyanyi.

"Yang paling penting, hari ini kita senang karena ada statement langsung dari AKSI bahwa memang bukan penyanyi yang harus bayar untuk performance rights," ujar Ariel di Gedung DPR RI.

Baca Juga: Once Mekel Guyon 'Sentil' Piyu dan Fadly: Ajaib! Beda Kubu Tapi Tetap Manggung Bareng

Ariel berharap kesepakatan ini memperjelas posisi hukum penyanyi, agar tak lagi ada kasus somasi atau tagihan pembayaran royalti dari pencipta lagu.

"Mudah-mudahan ini bisa jadi lebih tegas, jangan sampai ada lagi penyanyi yang disomasi. Bahkan dua minggu lalu masih ada kasus begitu, padahal sudah ada moratorium dari menteri," tambahnya.

Sepakat soal Digitalisasi

Baca Juga: Beda Kubu Tak Bikin Retak! Piyu Tegaskan Persahabatan dengan Fadly Tetap Baik

Ariel NOAH (kanan) mewakili aliansi VISI dan AKSI dalam RDP di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (11/11/2025). [FTNews.co.id/Selvianus Kopong Basar]Selain soal performance right, Ariel menyebut AKSI dan VISI kini satu suara dalam hal digitalisasi sistem pengelolaan hak cipta.

"Jadi, kita tuh juga banyak kesamaannya sama AKSI sebetulnya, kita sama-sama pengen digitalisasi. Terutama dari VISI kan dari awal kita bilang bahwa ini tuh LMK dan LMKN yang harus diperbaiki secepatnya gitu," kata Ariel.

Ariel berharap sistem digital akan membuat distribusi royalti menjadi lebih transparan dan adil.

"Jadi, tadi juga di ruangan rapat semua sepakat bahwa LMK dan LMKN itu mesti segera diperbaiki. Apalagi sekarang LMKN-nya udah baru, gitu. Terus apa lagi yang kita sepakati tadi ya? Digitalisasi, mungkin yang paling penting dua, dua itu tadi. Digitalisasi paling, paling cepat. Jadi, biar semuanya bisa transparan," tuturnya.

"Dengan digitalisasi, jelas siapa yang dapat, jelas semuanya, berapa jumlahnya, karena apa, dan di mana, dan segala macam. Jadi, itu yang paling penting sih kira-kira," jelas Ariel.

Royalti Performance Right Dibayar Penyelanggara

Piyu Padi Reborn usai RDP terkait royalti lagu di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (11/11/2025). [FTNews.co.id/Selvianus Kopong Basar]Menanggapi pernyataan Ariel, gitaris Padi Reborn sekaligus Ketua AKSI, Piyu, menegaskan bahwa pihaknya sejak awal sepakat penyanyi tidak berkewajiban membayar royalti performance right.

"Kalau kita melihat mungkin berdasarkan dari Permenkumham Nomor 27 Tahun 2025 yang menyatakan bahwa tanggung jawab untuk pembayaran royalti adalah pada penyelenggara. Kita sepakat, memang, dari dulu seperti itu," kata Piyu.

Namun, Piyu mengingatkan bahwa masalah justru muncul karena kurangnya transparansi di Lembaga Manajemen Kolektif (LMK).

"Cuma ketika terjadi ketidaktransparan dan tidak ada distribusi dari penyelenggara kepada LMK, masa pencipta enggak boleh nagih? Itu intinya kan begitu," tutur Piyu.