Banjir Kecaman Air Aqua Sumur Bor, Warganet: Gambar Gunung Ganti Mesin Pompa

Air Aqua sumur bor pembicaraan menjadi hangat masyarakat setelah Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi melakukan sidak di perusahaan air mineral Aqua di Subang, Jawa Barat.

Dalam sidak itu, terungkap kalau air Aqua di Subang, bukan berasal dari mata air pegunungan seperti yang selama ini diklaim publik, melainkan berasal dari air tanah dalam yang diperoleh melalui sumur bor dengan kedalaman antara 60 hingga 132 meter.

Video Dedi Mulyadi sidak dan menemukan fakta mengejutkan jika Aqua bukan berasal dari air pegunungan yang tersebar luas di media sosial dan menjadi viral.

Baca Juga: Bahan Bakar Jerami Bobibos, Dedi Mulyadi Uji Coba Produksi di Lembur Pakuan

“Ini (sumber air Aqua) dibor (dari dalam tanah),” kaget Dedi Mulyadi saat mendengar penjelasan dari pihak Aqua soal sumber air bukan dari air pegunungan.

Pihak perusahaan menjelaskan bahwa air dari lapisan tanah dalam ini dianggap memiliki kualitas yang lebih stabil dan bersih.

Dedi Mulyadi menganalisis potensi risiko lingkungan dari pengambilan air tanah dalam yang berlebihan dan menyatakan semuanya terhadap masalah lingkungan seperti banjir dan longsor yang semakin sering terjadi, yang ia kaitkan dengan eksploitasi sumber daya alam tanpa pengelolaan yang ketat.

Baca Juga: Dedi Mulyadi Temukan Aliran Dana Janggal, Aqua Setor ke PDAM dan PJT

"Gak ngefek ke pergeseran tanah?" tanya Dedi Mulyadi tegas.

“Ini kan airnya air bor, dikira oleh saya air permukaan, air permukaan itu air sungai, atau air dari mata air,” ujarnya.

Usai video ini viral, warganet pun ramai menggeruduk akun instagram @sehataqua, ribuan warganet yang kecewa, seketika membanjiri kolom komentar.

Ada yang mengatakan kalau selama ini masyarakat kena prank dengan jargon Aqua soal sumber air dari pegunungan.

"Kena prank kita cuyy wkwkwk," tulis warganet.

"Min klarifikasinya dong, patah hati ini tertipu," imbuh warganet.

Ada juga yang mengatakan kalau sebaiknya Aqua mengganti logo gunung menjadi logo pompa air.

"Gambar gunungnya tolong ganti dengan mesin pompa air," kesal warganet lainnya.

Klaim Aqua merugikan konsumen?

Kdm Sidak Pabrik Aqua Subang. [Youtube]

Klaim bahwa Aqua merugikan konsumen muncul karena ditemukannya indikasi bahwa air yang diklaim sebagai "air pegunungan alami" ternyata berasal dari sumur bor, bukan dari mata air pegunungan seperti yang tertulis pada label dan iklan produk.

Hal ini dinilai sebagai penyesatan informasi yang melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, khususnya pasal yang melarang pelaku usaha memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan keterangan, label, atau iklan.

Jika terbukti, Aqua harus bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerugian konsumen, dan perusahaan dapat dikenai sanksi pidana penjara maksimal lima tahun atau denda hingga Rp2 miliar.

Pelanggaran ini merusak kepercayaan konsumen dan dianggap merugikan hak serta keselamatan konsumen yang telah lama menganggap Aqua sebagai simbol kemurnian udara pegunungan.

Aqua Sebut Bukan Sumur Bor Biasa

Ilustrasi kemasan udara Aqua. [Istimewa]

Dalam keterangan resminya, Aqua menyatakan bahwa air Aqua bukan berasal dari sumur bor biasa, melainkan dari akuifer dalam yang merupakan bagian dari sistem hidrogeologi pegunungan.

Akuifer dalam ini adalah lapisan air tanah yang terlindungi secara alami oleh lapisan batuan kedap udara, sehingga bebas dari kontaminasi aktivitas manusia dan tidak bersinggungan dengan permukaan udara yang digunakan masyarakat.

Aqua menegaskan bahwa proses pengambilan air dari akuifer dalam ini telah melalui seleksi dan kajian ilmiah oleh para ahli dari universitas terkemuka seperti UGM dan Unpad, serta disebarluaskan oleh pemerintah daerah dan pusat, termasuk Badan Geologi dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Aqua juga memiliki kebijakan perlindungan air tanah dalam yang menjamin kelestarian sumber air dan kualitas udara tetap terjaga.

Selain itu, Aqua menjelaskan bahwa mereka menggunakan air dari 19 sumber air pegunungan terpilih yang tersebar di seluruh Indonesia, dengan proses penelitian dan evaluasi yang ketat selama minimal satu tahun.