Basuki: Anggaran IKN Belum Disetujui DPR
Nasional

Forumterikininews.id, Jakarta- Menteri Perkerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan anggaran pembangunan untuk Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur sampai saat ini belum masuk ke Dipa Kementerian PUPR. Adapun anggaran tersebut harus disetujui oleh DPR-RI dalam hal ini Komisi V.
"Saat ini pihak PUPR belum melaporkan kepada Komisi V DPR, karena memang belum diprogramkan dan disiapkan oleh Kemenkeu (Kementerian Keuangan)," ujarnya saat diwawancara wartawan di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (25/1)
Basuki menjelaskan, tujuannya tahun 2022 hingga 2024 nanti melibatkan di kawasan inti pusat pemerintahan seluas sekitar 6.000 hektar dari keseluruhannya 260 ribu hektar dimana nantinya akan disiapkan anggaranya
Baca Juga: Johan Rosihan Nilai Kebijakan Anggaran Pertanian Lemah
"Oleh karena itu menyangkut kantor Presiden, Wapres, DPR/MPR jalan-jalan kawasan, jalan menuju IKN, air minum, listrik itu semuanya harus difasilitasi PUPR. Namun, sampai dengan saat ini belum disahkan anggarannya oleh DPR," pungkasnya
Pihak Kementrian PUPR sendiri masih menunggu persetujuan dari Kementerian Keuangan dan DPR.