Belum Umumkan Penantang Khofifah-Emil, PDIP Kekurangan Kader?

FTNews - Penantang duet Khofifah-Emil di Pilkada Jatim 2024 masih jadi tanda tanya publik. PDIP dikabarkan akan segera mengumumkan figur yang mereka usung untuk menantang Khofifah Indar Parawansa dan Emil Dardak.

Menurut Sekretaris DPW PDIP Jatim Sri Untari Bisowarno mengatakan bahwa partainya akan umumkan penantang Khofifah-Emil pada akhir Juli 2024.

Hal ini disampaikan Sri Untari at acara Bincang Politik Pilgub Jatim 2024 bertemakan "Mencari Penantang Khofifah - Emil" yang digelar Kelompok Kerja Wartawan Grahadi (Pokja Grahadi) di Surabaya.

Baca Juga: Gelombang Protes Menguat, Suharso Manoarfa Diberhentikan dari Ketua Umum PPP

Khofifah Indar Parawansa. Foto: Antara

Untari mengatakan bahwa PDIP tidak kurang kader untuk bisa maju di Pilkada Jatim 2024. Ia pun menyebut nama menteri dari PDIP seperti halnya Menteri Sosial Tri Rismaharini dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly.

"Di PDIP itu tidak kurang figur. Saya ada banyak pertanyaan kok tidak Bu Risma? Memang dari 2018 surveinya tinggi. Tapi waktu itu beliau masih ingin meneruskan di Wali Kota Surabaya," jelasnya dikutip dari Antara.

Baca Juga: Berusia Senja, Siapa Istri Sah Abdul Ghani Kasuba? Habiskan Rp3 M untuk Open BO

Disampaikan Untari, nama Risma memang kembali muncul jelang Pilkada Jatim 2024. Bahkan, Wali Kota Surabaya periode 2010 - 2020 tersebut dikaitkan dengan mantan Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jatim, KH Marzuqi Mustamar.

Selain nama-nama menteri dari PDIP yang memiliki potensi untuk maju Pilkada Jatim 2024, Untari juga menyebut nama anggota DPR RI seperti Krisdayanti dan Ahmad Basarah.

"Di DPR kita PDIP ada Mbak Krisdayanti, atau juga ada Pak Basarah," jelasnya.

Terlepas dari itu semua, Untari menyampaikan kalau PDIP Jatim menunggu arahan langsung dari DPP PDIP yang merujuk pada hak prerogatif yang akan diambil oleh Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri. Karena, Jatim merupakan provinsi yang strategis bagi PDIP.

"Kongres PDIP ada tertuang AD/ART ketum memiliki hak prerogatif. Jawa Timur ini provinsi strategis. Dalam sisi ekonomi, pemegang 14 persen ekonomi, kedua setelah DKI. Penduduknya kedua setelah Jawa Barat. Pemilihnya 31 juta orang. Hal strategis ini perlu kajian, telaah, sounding, mendengarkan suara masyarakat, kalau harus diputuskan, kita tidak ingin salah pilih," paparnya.