Berbondong-Bondong Pengakuan Anggota PBB, Hal Itu Berarti Jadikan Palestina sebagai Negara?

Pengakuan internasional terhadap Palestina semakin meluas dengan 157 negara anggota PBB sudah menyatakan dukungan. Namun, kondisi di lapangan tetap menunjukkan bahwa Palestina masih berada di bawah kendali Israel.

Bagi banyak negara, pengakuan ini adalah cara untuk menjaga tetap hidup solusi dua negara. Artinya, Israel yang aman berdampingan dengan negara Palestina yang berdaulat.

Meski penting secara diplomatik, pengakuan ini tidak otomatis mengubah realitas politik. Israel tetap menolak keras pembentukan negara Palestina.

Baca Juga: Rudal Iran Gempur Tel Aviv dan Haifa, Balas Serangan Israel ke Fasilitas Nuklir

Definisi Sebuah Negara

Bendera Palestina. (metaai/ftnews)a

Dikutip Al Jazeera, Konvensi Montevideo 1933 menjadi dasar utama dalam hukum internasional untuk mendefinisikan sebuah negara. Syaratnya meliputi penduduk tetap, wilayah dengan batas jelas, pemerintahan, dan kemampuan menjalin hubungan luar negeri.

Baca Juga: Ini Wajah Mata-Mata Mossad yang Dieksekusi Iran

Palestina memenuhi hampir semua syarat tersebut secara teori. Jutaan orang Palestina tinggal di Gaza, Tepi Barat, dan Yerusalem Timur selama beberapa generasi.

Selain itu, Palestina memiliki pemerintahan melalui Otoritas Palestina (PA). PA juga menjalin hubungan diplomatik dan memiliki kantor perwakilan di berbagai negara.

Namun, kendali Israel atas perbatasan, sumber daya, dan keamanan membuat PA tidak sepenuhnya berfungsi seperti negara merdeka. Inilah yang membuat status kenegaraan Palestina masih diperdebatkan.

Meski diakui banyak negara, batas wilayah Palestina masih sering ditafsirkan berbeda. Mayoritas mengacu pada garis sebelum perang 1967, termasuk Gaza, Tepi Barat, dan Yerusalem Timur.

Mengapa Palestina Tak Menjadi Negara?

Bendera Israel di atas kota. (copilot/ftnews)Alasan utama Palestina belum menjadi negara adalah dominasi Israel di wilayah pendudukan. Sejak 1967, Israel membangun lebih dari 160 permukiman ilegal di Tepi Barat dan Yerusalem Timur.

Saat ini, sekitar 700.000 warga Israel tinggal di permukiman tersebut. Pembangunan terus berlanjut, bahkan semakin dipercepat selama konflik di Gaza.

Israel juga membangun kawasan industri seperti Taman Industri Barkan di wilayah Palestina. Perusahaan internasional bahkan ikut mendukung keberadaan permukiman dengan insentif dari pemerintah Israel.

Banyak kelompok pemukim dan pejabat Israel percaya mereka memiliki mandat ilahi untuk menguasai Tepi Barat. Mereka menyebut wilayah itu sebagai Yudea dan Samaria dan ingin mewujudkan gagasan Israel Raya.

Dukungan Amerika Serikat membuat Israel berani menentang hukum internasional. Bahkan Knesset secara resmi menyetujui langkah aneksasi Tepi Barat, sementara Perdana Menteri Netanyahu berjanji tidak akan ada negara Palestina di barat Sungai Yordan.