Ditolak Masuk Tepi Barat, Anggota Parlemen Kanada Ungkap Tindakan Keterlaluan Israel

Seorang anggota parlemen Kanada menolak klaim Israel yang menyebut delegasi Kanada sebagai ancaman keamanan publik. Penolakan itu disampaikan setelah mereka dilarang masuk ke Tepi Barat yang diduduki.

Anggota parlemen tersebut adalah Jenny Kwan dari New Democratic Party (NDP). Ia mempertanyakan alasan Israel menghalangi pejabat terpilih dari negara sahabat.

Delegasi Dianggap Ancaman Publik

Baca Juga: Bom Pintar GBU-39B Israel Jatuh Tidak Meledak di Beirut, AS Ketakutan Dicuri Iran

Kwan mempertanyakan mengapa organisasi kemanusiaan dianggap berisiko keamanan.

“Bagaimana mungkin anggota parlemen dianggap sebagai ancaman keselamatan publik?” kata Jenny Kwan dikutip Al Jazeera.

Baca Juga: Pelatih Timnas Israel dan Asistennya Diserang di Athena: Bebaskan Palestina

Kwan merupakan satu dari enam anggota parlemen Kanada yang ditolak masuk bersama sekitar 30 delegasi. Delegasi tersebut terdiri dari politisi dan pemimpin masyarakat sipil Kanada.

Israel menolak rombongan itu di perlintasan Jembatan King Hussein atau Allenby. Pos lintas batas tersebut menghubungkan Yordania dengan Tepi Barat dan dikendalikan Israel di sisi Palestina.

Delegasi itu diselenggarakan oleh organisasi nirlaba The Canadian-Muslim Vote. Mereka dipulangkan ke Yordania setelah menjalani pemeriksaan keamanan selama berjam-jam.

Tindakan Israel kepada Delegasi

Jenny Kwan (kanan). [ig @jennykwanmp]Jenny Kwan mengungkapkan seorang anggota parlemen perempuan lain didorong secara fisik oleh petugas perbatasan Israel. Insiden itu terjadi saat ia mencoba memantau delegasi yang dibawa untuk pemeriksaan tambahan.

Menurut Kwan, perlakuan tersebut sangat mengkhawatirkan. Ia mempertanyakan apa yang bisa terjadi jika perlakuan serupa dialami warga sipil biasa.

Delegasi Kanada tersebut berencana bertemu warga Palestina untuk membahas kondisi kehidupan di Tepi Barat. Mereka juga dijadwalkan bertemu keluarga Yahudi yang terdampak konflik.

Kwan menegaskan kunjungan itu bersifat misi pencarian fakta selama tiga hari. Ia menolak anggapan bahwa kegiatan tersebut merupakan ancaman terhadap keamanan publik.