Besok Pengemudi Ojol Akan Aksi di Kemenaker Tuntut THR, Serentak Matikan Aplikasi

Pengemudi ojek online (ojol) yang tergabung dalam Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) akan menggelar aksi di Kementerian Ketenagakerjaan, Senin (17/2/2025).

Dalam keterangan resminya, pengemudi ojek online atau ojol yang tergabung dalam SPAI menyatakan akan menuntut Kemenaker menerbitkan aturan yang mewajibkan pemilik platform membayarkan tunjangan hari raya (THR).

Menurut SPAI, THR tersebut mesti dibayarkan kepada pengemudi ojek online, taksi online dan kurir.

Baca Juga: Viral Jelang Lebaran, Penjualan Uang Baru di Medan Lebih Mahal dari Nominal Asli

“Aliansi Tuntut THR ojol mengundang kawan-kawan media untuk melakukan liputan dalam aksi tersebut,” kata Ketua SPAI Lily Pujiati dalam keterangan tertulisnya, dikutip Minggu (16/2/2025).

Ilustrasi ojol sedang mengantar penumpang (Instagram)

Lily menyatakan, aksi tersebut akan diadalan diberbagai kota. Dalam aksi itu, pengemudi ojol juga akan mematikan aplikasi secara serentak.

“Melalui aksi ojol 17 Februari tuntut THR ojol di Kemnaker dan juga aksi ojol off bid (matikan aplikasi) massal serentak di berbagai kota pada 17 Februari,” kata Lily.

Baca Juga: Komentar Zaskia Adya Mecca soal Penampilan Ojol Tuai Perdebatan Netizen

Menurut Lily, fleksibilitas dalam kemitraan seringkali dijadikan dalih pemilik platform untuk menghindari pembayaran THR dan hak-hak pekerja pengemudi online.

Padahal, lanjutnya, pengemudi online, seperti ojol, taksol dan kurir, telah memberikan kontribusi yang signifikan bagi perekonomian.

“Bisnis platform sangat diuntungkan dengan super profit yang tinggi dengan mengorbankan kesejahteraan pengemudi ojol,” kata dia.

SPAI menuntut Kemenaker menerbitkan aturan THR untuk pengemudi online (Instagram)

Lily mengatakan, keuntungan platform diperoleh dengan cara tidak membayarkan upah minimum dan hak pekerja lainnya, seperti upah lembur, cuti haid, melahirkan hingga durasi kerja selama 8 jam.

Ia menambahkan, ketidakadilan ekonomi terjadi karena platform tidak memenuhi gak para pengemudi online, sebagaimana yang tertulis daam Undang-Undang Ketenagakerjaan.

Karena itulah, Lily dan pengemudi online lainnya berharap negara bisa hadir dan membuat kebijakan yang berpihak kepada mereka.

“Maka negara harus hadir, Kemnaker harus mengeluarkan kebijakan populis yang jelas berpihak pada pengemudi ojol dan pekerja platform lainnya,” pungkasnya.