Bima Arya Minta Kebijakan Pemda yang tak Selaras dengan Pusat Dievaluasi Ulang

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto meminta kebijakan pemerintah daerah (Pemda) yang tidak selaras dengan program strategis pemerintah pusat perlu dievaluasi ulang. Hal ini disampaikan terkait pentingnya efisiensi dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2025.

"Anggaran-anggaran yang tidak berkorelasi positif langsung dengan program prioritas itu delete saja, dihilangkan saja, dialokasikan untuk yang prioritas. Intinya itu," katanya di hadapan awak media usai pengarahan kepada Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, Rabu (19/3/2025).

Bima menegaskan, perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan APBD harus selaras dengan program Asta Cita yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Dirinya juga meminta Pemda untuk memperhatikan secara detail dan mengawasi penggunaan APBD agar tepat sasaran.

Baca Juga: Soal Surat Edaran Efisiensi APBD, Mendagri: Fokus pada Program Pro-Rakyat

Wamendagri Bima Arya/Foto: Puspen Kemendagri

"Jadi kita ingatkan terus agar daerah itu mendetailkan angka-angka yang direncanakan supaya semuanya itu tidak mubazir. Jadi saya sudah sebutkan beberapa contohnya," ujarnya.

Sejalan dengan semangat efisiensi, dalam arahannya Bima mengatakan, saat ini kementerian dan lembaga tengah melakukan langkah penyesuaian dengan mengutamakan program prioritas. Misalnya Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang tetap memperhatikan pengadaan blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el).

"Seperti di Kementerian Dalam Negeri, tidak mungkin blangko KTP dihilangkan, tidak mungkin blangko KTP dikurangi, makanya kemudian kita bangun komunikasi, akhirnya disesuaikan lagi," jelasnya.

Baca Juga: Pemda Diminta Percepat Penyediaan Lahan Program MBG, Target Terbentuk 1.542 Dapur

Lebih lanjut Bima menegaskan, penerapan efisiensi, akan membuat anggaran jauh lebih sehat. Apalagi, saat ini pemerintah sedang menjalankan program prioritas seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG), membangun sekolah rakyat, dan mendirikan sekolah unggulan.

Namun demikian, di antara semua program yang telah berjalan, dirinya percaya, efisiensi akan membawa dampak yang positif dan menciptakan ruang fiskal daerah yang lebih sehat.

Foto: Puspen Kemendagri

Penerapan efisiensi, sambung Bima, harus dapat disesuaikan dengan kebutuhan setiap daerah. "Bapak-Ibu sekalian, efisiensi itu sejatinya adalah untuk membuat kapasitas ruang fiskal daerah justru lebih kuat, lebih sehat. Kalau prinsip efisiensi ini berjalan dengan baik, dipahami dengan baik," tegasnya.

Sebagai informasi, kegiatan ini dihadiri oleh Bupati Ciamis Herdiat, Ketua DPRD Kabupaten Ciamis Nanang Permana, jajaran Forkopimda Kabupaten Ciamis, serta jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ciamis.***