Bulan Bintang Itu Bendera Apa? Ini Sejarah dan Polemiknya di Aceh
Jagat maya kembali dihebohkan oleh sebuah rekaman video amatir yang memperlihatkan iring-iringan truk terbuka dari Beureunuen, Kabupaten Pidie, Aceh.
Dalam video berdurasi 23 detik yang diunggah akun @jabar_people, tampak sekelompok massa mengibarkan bendera Bulan Bintang secara terbuka.
Situasi memanas ketika rombongan tersebut berhadapan langsung dengan barisan prajurit TNI bersenjata lengkap di kawasan Simpang Kandang, Lhokseumawe, serta di depan Kantor Bupati Aceh Utara. Aksi saling berhadapan itu sontak menjadi sorotan dan memicu perdebatan luas di media sosial.
Narasi dalam unggahan menyebut adanya penghadangan aparat, hingga isu dugaan intimidasi terhadap jurnalis, di tengah kondisi Aceh yang saat ini juga tengah menghadapi bencana alam.
Jejak Sejarah Bendera Bulan Bintang
Bendera GAM (Wikipedia)
Bendera Bulan Bintang memiliki sejarah panjang yang tak terpisahkan dari deklarasi Gerakan Aceh Merdeka (GAM) pada 4 Desember 1976 di Gunung Halimon, Pidie. Panji tersebut dirancang oleh proklamator GAM, Teungku Hasan di Tiro.
Desain bendera mengambil inspirasi dari bendera Kesultanan Aceh serta kuat dengan sentimen keislaman. Warna merah melambangkan keberanian dan pengorbanan darah pejuang, sementara bulan sabit dan bintang putih merepresentasikan Islam sebagai fondasi perjuangan. Garis hitam dan putih di bagian tengah menjadi simbol penghormatan terhadap sejarah panjang Aceh.
Sejak saat itu, Bulan Bintang tidak sekadar menjadi kain simbolik, melainkan lambang perlawanan bersenjata selama hampir tiga dekade terhadap Pemerintah Pusat.
Status Hukum yang Tak Kunjung Jelas
Kolase bendera GAM ada di Truk (TikTok)
Pasca penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki pada 2005, Aceh memperoleh status otonomi khusus, termasuk hak memiliki simbol daerah.
Pada 2013, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) bahkan mengesahkan Qanun Nomor 3 Tahun 2013 yang menetapkan Bulan Bintang sebagai bendera resmi Provinsi Aceh.
Namun, kebijakan tersebut berbenturan dengan regulasi nasional. Pemerintah pusat menegaskan bahwa bendera daerah tidak boleh menyerupai simbol organisasi terlarang atau gerakan separatis. Hingga kini, Bulan Bintang berada dalam posisi abu-abu: diakui secara lokal, namun ditolak secara nasional.
Ketegangan yang Terus Berulang
Insiden di Lhokseumawe menjadi salah satu dari sekian banyak letupan akibat belum tuntasnya kesepahaman antara pemerintah pusat dan daerah.
Bagi sebagian masyarakat Aceh, pengibaran Bulan Bintang dipandang sebagai ekspresi identitas dan kekecewaan terhadap implementasi perdamaian yang dirasa belum sepenuhnya terealisasi.
Di sisi lain, kehadiran aparat keamanan bersenjata lengkap menunjukkan bahwa bagi negara, simbol kedaulatan adalah garis tegas yang tak bisa dinegosiasikan.
Selama belum ada titik temu antara Jakarta dan Banda Aceh terkait harmonisasi simbol daerah, polemik Bulan Bintang diyakini akan terus menjadi “api dalam sekam” di Serambi Mekkah.
