Buntut Keracunan di Berbagai Daerah, Sejumlah Pihak Desak Pemerintah Setop Program MBG

Terjadinya kasus keracunan akibat menyantap makan bergizi gratis (MBG) di beberapa daerah dalam sepekan terakhir membuat sejumlah pihak bereaksi.

Tak ayal kritikan tajam pun menggema. Tak hanya meminta evaluasi bahkan sebagian pihak meminta agar program MBG disetop.

Baca Juga: Ketua DPR Ajak Parlemen Dunia Atasi Gejolak Ekonomi Global

Di Kabupaten Bandung Barat, kasus keracunan MBG telah ditetapkan sebagai kejadian luar biasa (KLB).

Bupati Bandung Barat Jeje Ritchie Ismail mengambil langkah tersebut karena ingin penangangan kasus tersebut dilakukan dengan cepat.

"Jadi sekarang juga kita sudah menetapkan statusnya KLB, kejadian luar biasa, supaya penanganannya lebih cepat dan lebih menyeluruh, seperti itu," kata Jeje saat diwawancara awak media kemarin.

Baca Juga: Puan Bantah PDIP dan Jokowi Pecah Kongsi

Koalisi Kawal MBG dan ICW Minta Pelaksanaan MBG Disetop

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Eva Nurcahyani. [Instagram]

Koalisi Kawal MBG meminta pemerintah menghentikan pelaksanaan MBG untuk kemudian mengambil langkah evaluasi total.

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Eva Nurcahyani mengatakan program ini harus dihentikan dulu agar tak menimbulkan kerugian yang lebih besar.

Dia menilai pelaksanaan MBG sejauh ini memiliki tata kelola yang buruk dan minim akuntabilitas.

Menurutnya, MBG berulang kali merugikan masyarakat buntut maraknya kasus keracunan.

"Pemerintah harus segera menghentikan pelaksanaan MBG agar tidak terus menimbulkan kerugian lebih besar bagi masyarakat," kata Eva di Kantor ICW, Jakarta, Selasa (23/9/2025).

Ketua DPR RI Puan Maharani pun meminta pemerintah mengevaluasi total program MBG.

Puan mengaku tak ingin saling menyalahkan, namun menurut dia masalah MBG harus menjadi evaluasi semua pihak.

"Jadi memang evaluasinya itu harus dilakukan secara total, jadi jangan saling menyalahkan, tapi kita evaluasi bersama sehingga jangan terulang kembali," kata Puan usai memimpin rapat paripurna DPR, Selasa (23/9/2025).

Dia mengatakan DPR akan turun langsung ke lapangan dan dapur penyedia untuk melakukan pengawasan, dan ingin memastikan akar masalah program tersebut, apakah di dapur atau justru di sekolah.

"Jadi memang evaluasinya itu harus dilakukan secara total, jadi jangan saling menyalahkan, tapi kita evaluasi bersama sehingga jangan terulang kembali," katanya.

JPPI Catat Lonjakan Drastis Siswa Keracunan MBG

Ilustrasi JPPi soroti kasus keracunan MBG. [Int]

Dalam rapat di Komixi IX DPR, Senin (22/9/2025), Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mencatat lonjakan drastis kasus siswa keracunan MBG yang mencapai lebih dari seribu dalam sepekan.

Data pada 14 September lalu, siswa keracunan MBG mencapai 5.360 kasus. Kini, per 21 September, jumlahnya bertambah menjadi 6.452 kasus atau naik 1.092 kasus.

Ada lima provinsi dengan kasus keracunan MBG tertinggi. Masing-masing yakni Jawa Barat dengan 2.012 kasus, DIY 1.047 kasus, Jawa Tengah 722 kasus, Bengkulu 539 kasus, dan Sulawesi Tengah dengan 446 kasus.

Terpisah, dalam kunjungannya ke posko penanganan keracunan massal usai menyantap MBG di Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat, Selasa (23/9), Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana meminta seluruh wilayah juga mempersiapkan antisipasi penanganan keracunan MBG.

Dadan mengaku sudah meninjau tempat dapur yang menyiapkan santapan kepada para siswa yang menjadi korban keracunan tersebut. Ia menganggap kejadian keracunan ini hanya keteledoran.

Dia bilang kasus keracunan MBG, disebabkan SPPG baru yang dianggap belum mampu menghidangkan makanan dengan jumlah yang besar.

"Jadi semuanya kan melihat sesuatu yang luar biasa di daerah ya, koordinasi baik sekali. Dan saya catat tadi ada beberapa hal yang harus disiapkan. Jadi dalam hal seperti ini termasuk kan obat-obatan, tempat mandi juga. Jadi di setiap wilayah memang harus disiapkan," kata Dadan.