Buruh di Sumut Apresiasi Putusan MK Tentang UU Ciptaker, Willy: Semoga Bisa Disesuaikan Pemerintah

Buruh di Sumatera Utara (Sumut) mengapresiasi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang Undang-Undang (UU) Ciptakerja (Ciptaker) yang telah mengubah 22 norma dalam UU Cipta Kerja.

Ketua Exco Partai Buruh Sumut Willy Agus Utomo, menurutnya Judicial Review (JR) UU Ciptaker di MK merupakan gugatan dari Partai Buruh dan Serikat Pekerja atau Serikat Buruh di Pusat Jakarta.

"Kita sampaikan apresiasi dan terima kasih kepada MK, yang masih mengedepankan keadilan bagi kaum buruh Indonesia," ucapnya, Jumat (1/11/2024).

Baca Juga: Tiga Terdakwa Pembunuh Wartawan di Sumut Dituntut Hukuman Mati

Willy mengatakan banyak pasal UU Ciptaker khususnya cluster ketenagakerjaan yang berubah dan dikembalikan sesuai UU Ketenagakerjaan, meliputi tentang pekerja waktu tertentu, kontrak, outsourcing, tentang hak atas cuti buruh, tentang penetapan kebaikan upah dan sekala upah, tentang pesangon dan lainnya.

Buruh di Sumut gelar aksi unjuk rasa tolak upah murah. [Ist]

"UU Ciptaker itu dari dulu memang sudah kita tolak, karena banyak hak buruh yang dirampas secara paksa, bagaimana mungkin hak yang sudah ada diatur dalam UU Ketenagakerjaan bisa hilang di UU Cipta Kerja, itu sangat miris," katanya.

Buruh di Sumut juga berharap, dengan perubahan norma dalam UU Ciptaker ini dapat dilaksanakan pemerintah dan pengusaha untuk menjalankannya sesuai keputusan MK, apa lagi terkait penetapan upah, pemerintah harus merubah regulasi turunan terkait penetapan upah buruh untuk tahun 2025 mendatang.

Baca Juga: Terseret Arus Sungai Barumun, Bocah di Sumut Ditemukan Tak Bernyawa

"Jadi kenaikan upah diharap jangan hanya memakai inflasi plus pertumbuhan ekonomi saja, tapi Kebutuhan Hidup Layak (KHL)," ungkapnya.

"Artinya sistem pengupahan kembali pada aturan sebelum adanya UU Ciptaker semoga hal ini segera disesuaikan oleh pemerintah," tandasnya.