Dedi Mulyadi Larang Sekolah Jawa Barat Study Tour hingga Jual Buku

Dedi Mulyadi telah melarang sekolah di Jawa Barat melakukan pungutan terhadap orang tua siswa, study tour hingga renang.

"Sekolah tidak boleh menyelenggarakan kegiatan study tour yang di dalamnya ada pungutan, termasuk kegiatan seperti renang dan sejenisnya yang di dalamnya ada pungutan pada siswa," tutur Dedi Mulyadi di akun Instagram miliknya @dedimulyadi71 pada Jumat (7/2/2025).

Gubernur Jawa Barat terpilih periode 2025-2030 ini juga melarang sekolah jadi lahan transaksi perdagangan.

Baca Juga: Sempat Dijodohkan Netizen, Sherly Tjoanda Akui Dedi Mulyadi Sosok Friendly

Mengenai pengelolaan keuangan sekolah, Dedi Mulyadi memastikan ke depan nanti tidak akan dibebankan kepada kepala sekolah. (Instagram @dedimulyadi71)

Menurut mantan Bupati Purwakarta ini, hal semacam itu akan menimbulkan curiga dan akhirnya berdampak pada tekanan psikologi guru.

"Sekolah jangan jadi ladang untuk melakukan proses transaksi perdagangan. Sekolah tidak boleh jual buku, sekolah tidak boleh lagi jual LKS, sekolah tidak boleh lagi jual seragam," tutur dia.

"Anggaran pengelolaan kegiatan di sekolah yang bersumber dari anggaran Provinsi Jawa Barat, kami akan mendorong diberikan ruang agar sekolah juga terbiaya kegiatan ekstrakurikuler siswa. Kemudian kegiatan lainnya yang kadang itu muncul secara tiba-tiba, nah semuanya nanti akan kami alokasikan dengan baik, dengan tujuan semua kita bisa hidup dengan tenang, mengajar dengan tenang, fokus pada tujuan utama, mencerdaskan seluruh rakyat Jawa Barat,” imbuhnya.

Baca Juga: Profil Aura Cinta, Remaja yang Debat Sengit Gubernur Jabar Dedi Mulyadi hingga Figuran Sinetron

Dedi Mulyadi juga memastikan pemprov akan melakukan pendampingan administrasi. (Instagram @dedimulyadi71)

Mengenai pengelolaan keuangan sekolah, Dedi Mulyadi memastikan ke depan nanti tidak akan dibebankan kepada kepala sekolah.

"Saya paham kepala sekolah sering dihadapkan pada aspek-aspek psikologi yang bersifat tekanan diakibatkan karena pengelolaan keuangan," tuturnya.

Seluruh pengelolaan keuangan akan diserahkan sepenuhnya kepada tim administrasi di setiap sekolah.

Dedi Mulyadi juga memastikan pemprov akan melakukan pendampingan administrasi. Khusus untuk sekolah dasar, akan dilakukan koordinasi dengan bupati dan wali kota guna menyiapkan pengelola keuangan di setiap sekolah.

"Keuangan BOS tidak dikelola oleh kepala sekolah karena ini sangat memberikan pembebanan yang cukup berat bagi seorang kepala sekolah," tandas Dedi Mulyadi.