Dedi Mulyadi Setop Proyek Eiger Camp Tangkuban Perahu, Rela Ganti Upah Tiap Kuli Rp250 Ribu

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi resmi setop pengerjaan proyek Eiger Camp seluas 5 hektare di kaki Gunung Tangkuban Perahu. Proyek ini diketahui dalam proses membuka lahan, penggalian, pengerukan, serta pembanguan jalan.

Saat melakukan inspeksi mendadak belum lama ini ke lokasi pembukaan lahan, Dedi Mulyadi menyatakan menutup proyek tersebut karena dianggap menimbulkan kerawanan bencana alam di wilayah tersebut.

Dedi juga sempat menemui beberapa pekerja bangunan dan meminta mereka untuk menghentikan aktivitas pembangunan.

"Bapak dibayarnya berapa? Digaji berapa sebagai kuli? hari ini saya ganti," tanya Dedi Mulyadi kepada salah seorang kuli bangunan yang sedang bekerja.

"Rp125 ribu," kata seorang pria bertopi menjawab pertanyaan Dedi Mulyadi.

"Dua hari dengan besok saya ganti. Seorang dengan besok saya kasih 250 ribu. Saya nggak akan merugikan rakyat," kata Dedi Mulyadi.

Penyegelan dilakukan Dedi Mulyadi dalam rangka menghentikan sementara pembangunan Eiger Camp agar tim pakar dapat melakukan evaluasi ilmiah.

"Saya minta proyek ini dihentikan sementara. Biarkan tim pakar bekerja dan bertanggung jawab atas kajian ilmiahnya, apakah lokasi ini rawan bencana atau tidak. Penilaian harus objektif, bukan dari saya atau dinas teknis yang bisa memiliki kepentingan tertentu," ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, foto pembukaan lahan di Desa Karyawangi, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat, yang beredar di Instagram memicu perhatian.

Gambar tersebut menunjukkan aktivitas proyek yang mencakup penggalian dan pengurukan untuk pembangunan jalan serta berbagai bangunan.

Kolase foto Dedi Mulyadi bersama Gubernur Banten Andra Soni.

Lahan yang dibuka diperkirakan lebih dari 5 hektare, dengan lokasi yang tampak kontras dengan area sekitarnya, yang sebelumnya merupakan perkebunan teh. Proyek ini belakangan dikaitkan dengan pembangunan Eiger Camp.

Tak lama setelahnya, dokumen perizinan proyek Eiger Camp di Sukawana, Desa Karyawangi, mulai beredar di WhatsApp.

Dokumen tersebut mencakup delapan berkas, termasuk pengajuan izin ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), pengesahan site plan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, analisis dampak lingkungan, dokumen andalalin (analisis dampak lalu lintas), serta surat persetujuan bangunan gedung.