Dedi Mulyadi Sindir KPAI: Kalau Sibuk Urusi Kekurangan, Tidak Akan Selesaikan Masalah

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan sebaiknya Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) tidak hanya mengoreksi program siswa bermasalah dibina di barak militer. Tapi turut mengambil langkah.

"KPAI harusnya arahnya hari ini bukan mengoreksi kekurangan dari kegiatan yang dilakukan untuk penanganan darurat dari sebuah problem," ujar Dedi Mulyadi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (19/5/2025), usai bersama komisi antirasuah membahas upaya realokasi anggaran Pemerintah Provinsi Jabar.

KDM, sapaan akrabnya, menyampaikan pernyataan tersebut untuk menanggapi temuan KPAI bahwa siswa yang mengikuti program tersebut tidak ditentukan berdasarkan asesmen psikolog profesional.

Baca Juga: Arogansi Arteria Berbuah Hujatan Masyarakat dan Teguran Keras Partai

Tapi hanya rekomendasi guru bimbingan konseling (BK), serta mencatat 6,7 persen siswa menyatakan tidak mengetahui alasan mengikuti program itu.

"Yang harus dilakukan KPAI adalah mengambil langkah untuk menyelesaikan berbagai problem yang dialami oleh anak-anak remaja kita. Apakah itu karena problem di rumahnya, atau sekolahnya, yang akhirnya mengarah kepada tindak kriminal," katanya.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. [Dok. Pemprov Jabar]

Dedi Mulyadi menambahkan bahwa KPAI dapat membuat program yang menyasar ribuan siswa bermasalah di Jabar untuk dididik agar masalah tersebut selesai.

Baca Juga: Profil Aura Cinta, Remaja yang Debat Sengit Gubernur Jabar Dedi Mulyadi hingga Figuran Sinetron

"Kalau KPAI sibuk terus mengurus persoalan tempat tidur dan sejenisnya, maka tidak akan bisa menyelesaikan problem," ujarnya.

Ia juga mengatakan bahwa KPAI dapat melihat dampak terhadap siswa bermasalah yang mengikuti program Pemprov Jabar tersebut.

"KPAI bisa lihat dong kemarin 39 anak sudah selesai, bagaimana keadaan anak itu, disiplinnya, kemudian rasa empatinya, bahkan dia menangis di depan ibunya mencium kakinya. Kan belum tentu itu didapatkan pendidikan di sekolah," katanya.

Sementara itu, dia mengatakan bahwa pada Selasa (20/5/2025), sebanyak 273 siswa akan lulus dari program yang berlangsung di Depo Pendidikan Bela Negara Resimen Induk Komando Daerah Militer III/Siliwangi, Kabupaten Bandung Barat, Jabar, tersebut.

Ia lantas mengatakan bahwa Pemprov Jabar di masa mendatang berencana membina 15-20 ribu siswa bermasalah melalui program Pendidikan Karakter, Disiplin, dan Bela Negara Kekhususan.