Dengan Nada Kesal Sambil Menepuk Dada, Jokowi Bantah Pernyataan Hasto Kristiyanto Terkait Revisi UU KPK

Mantan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, menepis pernyataan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, yang menyebutkan adanya peran dirinya dalam revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK).

Jokowi juga membantah tudingan bahwa revisi tersebut dilakukan untuk memuluskan langkah politik Gibran Rakabuming Raka.

Mantan Presiden Republik, Joko Wiodo, Sumber Instagram

Presiden menegaskan bahwa inisiatif revisi UU KPK berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Baca Juga: Siapa Paul Radu? Pendiri OCCRP Masukkan Jokowi Nominator Pemimpin Terkorup

Ia menjelaskan bahwa sejak tahun 2016 hingga 2018, upaya pembahasan revisi telah diusulkan, namun tidak terealisasi karena ketidaksepakatan antara DPR dan pemerintah.

Baru pada tahun 2019, revisi UU KPK masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) setelah semua fraksi di DPR menyetujui pembahasannya.

Hasto Kristianto, Sekjen PDIP, Sumber Instagram

"Ada inisiatif dari DPR untuk memasukkan revisi UU KPK ke dalam Prolegnas. Coba dilihat lagi. Saat itu terjadi ketidaksepakatan antara DPR dan pemerintah, sehingga tidak jadi dibahas. Pada tahun 2016-2018 ada upaya pembahasan, tetapi juga tidak terjadi. Baru pada 2019 masuk Prolegnas karena memang semua fraksi di DPR setuju," ujar Jokowi dalam pernyataannya kepada media.

Baca Juga: Jokowi Akan Sidak Pasar Minggu, Pengamanan Diperketat

Jokowi menambahkan bahwa sebagai Presiden, ia tidak dapat menolak jika semua fraksi di DPR telah menyetujui revisi UU KPK.

Menurutnya, keputusan tersebut adalah hasil dari proses politik yang telah disepakati di parlemen.

"Kalau sudah semua fraksi menyetujui, Presiden kalau tidak menyetujui akan berhadapan dengan semua fraksi di DPR. Politik harus dilihat dari perspektif itu. Jadi, bukan saya yang mengejar-ngejar revisi ini," tegas Jokowi.

Pernyataan Presiden ini merespons klaim Hasto Kristiyanto yang sebelumnya menuding bahwa revisi UU KPK berkaitan dengan kepentingan politik tertentu, termasuk memuluskan jalan bagi Gibran Rakabuming Raka dalam dunia politik nasional.

Dengan bantahan ini, Jokowi menegaskan bahwa revisi UU KPK adalah keputusan bersama yang didasarkan pada kesepakatan di parlemen, bukan kehendak pribadi dirinya.