Dewan Ekonomi Nasional: Bansos sebagai Instrumen Keadilan dan Investasi

Dewan Ekonomi Nasional menyebutkan peran bansos yang digulirkan pemerintah tidak hanya membantu masyarakat tetapi juga sebagai instrumen investasi.

Hal ini disampaikan anggota Dewan Ekonomi Nasional Prof Arief Anshari Yusuf dalam diskusi Double Check yang digelar DPP Gerakan Milenial Pecinta Tanah Air (Gempita) di Museum Toeti Heraty di Jakarta, Sabtu 28 Juni 2025.

“Dia memang berfungsi membantu konsumsi masyarakat agar kelesuan ekonomi tidak berkelanjutan. Bansos juga bagian dari perlindungan sosial,” kata Prof Arief.

Baca Juga: Double Check Sabtu 28 Juni 2025: Stimulus Ekonomi Bisa Dongkrak Ekonomi?

Instrumen Keadilan dan Investasi

Anggota Dewan Ekonomi Nasional menyampaikan peran penting Bansos. [Berita FT]

Lebih lanjut disampaikannya kalau peran bansos juga sebagai instrumen penegakan keadilan dan investasi.

Baca Juga: Wamenlu RI Ungkap Judi Online Jadi Ancaman Negara: Zaman Dulu Gak Ada

Tapi menurut saya ada dua peran bansos, peran stimulus Bansos yang jarang diperbincangkan yaitu instrumen penegakan keadilan, katanya.

“Yang lebih jarang lagi, bansos itu instrumen pertumbuhan ekonomi, bansos itu investasi supaya kita mendapatkan pertumbuhan masa depan atau pertumbuhan sekarang juga,” sambungnya.

Sementara itu, Tenaga Ahli Utama Bidang Ekonomi Kantor Komunikasi Kepresidenan RI, Fithra Faisal Hastiadi menambahkan APBN Indonesia sebagian besar dianggarkan untuk masyarakat.

“Kita lihat rencana anggaran kita mayoritas untuk masyarakat, coba kita lihat pemerintah mengarahkan ke mana, anggaran paling besarnya untuk siapa,” katanya.

DPP Gerakan Milenial Pecinta Tanah Air atau Gempita kembali menggelar diskusi Double Check bersama dengan Kantor Komunikasi Kepresidenan) di Jakarta, Sabtu (28/6/2025).

Diskusi kali ini membahas stimulus ekonomi di era Presiden Prabowo Subianto dengan tema 'Stimulus Ekonomi Bisa Dongkrak Ekonomi Rakyat?'.

Ekonomi Jalan Tengah

dengan tema 'Stimulus Ekonomi Bisa Dongkrak Ekonomi Rakyat?'. [Berita FT]

Acara tersebut juga menghadirkan Ketua DPP Gempita Alfonso FP dan narasumber yakni anggota Dewan Ekonomi Nasional Prof Arief Anshari Yusuf, Dirjen Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu.

Kemudian, Fithra Faisal Hastiadi sebagai Tenaga Ahli Utama Bidang Ekonomi Kantor Komunikasi Kepresidenan RI. Diskusi dipandu oleh Wakil Ketua DPP Gempta Roso Daras. Acara Double Check juga disiarkan secara live streaming di kanal Youtube FT News.

Tenaga Ahli Utama Bidang Ekonomi Kantor Komunikasi Kepresidenan RI, Fithra Faisal Hastiadi menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto mengambil jalan ekonomi tengah.

“Jalan ekonomi yang kita ambil adalah jalan ekonomi tengah, kita mengambil kesejahteraan dari sosialisme kita mengambil prinsip kemakmuran dari liberal, dijadikan satu ekonomi Pancasila,” ujarnya.