Di Tengah Usulan Pemakzulan, Gibran Bicara Ekonomi Halal

Wapres Gibran Rakabuming Raka bicara tentang ekonomi halal di tengah santernya kabar pemakzulan terhadap dirinya.

Pemakzulan terhadap Gibran ini diusulkan oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI dan akan dibacakan saat sidang paripurna DPR pada 23 Juni 2025 mendatang.

Dilihat dari akun Instagramnya, Gibran mengunggah video mengenai potensi ekonomi halal yang diharapkan dapat memajukan ekonomi di Tanah Air.

Baca Juga: Laga Timnas vs Argentina jadi Momen Asah Kemampuan Pemain

"Indonesia adalah negeri dengan kekuatan besar, termasuk dalam ekonomi halal. Saya melihat dengan jelas bahwa kita bukan hanya punya potensi, tapi juga tanggung jawab untuk memimpin," ungkap Gibran lewat captionnya dilihat FT News, Sabtu 7 Juni 2025.

Bangun Sistem Ekonomi Halal

Wapres Gibran Rakabuming Raka. [Istimewa]

Baca Juga: DPR Harap Pihak Terkait Kompak Cari Solusi Atasi Polusi Udara

Putra sulung mantan Presiden Joko Widodo atau Jokowi ini lalu mengajak semua pihak untuk membangun ekosistem ekonomi halal.

"Kami mengajak kita semua untuk membangun ekosistem halal yang kuat: dari industri makanan, fashion muslim, kosmetik, wisata ramah muslim, hingga konten islami," ucapnya.

Gibran melanjutkan, pemerintah mendukung sertifikasi halal dan terus membangun kawasan industri halal.

"Pemerintah mendukung penuh. Sertifikasi halal kita percepat. Kawasan Industri Halal terus dibangun. Ini gerakan besar dan bersama. Gerakan kita semua. Karena ekonomi syariah bukan hanya soal angka, tapi soal arah dan keberkahan," pungkasnya.

Postingan Gibran ini seketika ramai mendapatkan tanggapan dari warganet. Ada yang menyampaikan soal 19 juta lapangan kerja.

"Mas Gibran mana 19 juta lapangan kerjanya," kata warganet.

"Pak kenapa gak bahas Raja Ampat sih," ungkap warganet lainnya.

DPR Terima Surat Pemakzulan Gibran

Presiden Prabowo dan Wapres Gibran Rakabuming Raka. [Istimewa] Sekjen DPR RI Indra Iskandar menyampaikan bahwa pihaknya telah menerima surat Forum Purnawirawan TNI dan telah diteruskan ke pimpinan DPR RI.

Surat Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang dikirim ke pimpinan DPR dan MPR ini berisi permintaan segera memproses usulan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

"Iya benar kami sudah terima surat tersebut dan sekarang sudah kami teruskan ke pimpinan," kata Indra dikutip Rabu (4/6/2025).

Indra menambahkan, tindak lanjut surat dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI selanjutnya jadi kewenangan pimpinan DPR RI.

Surat Forum Purnawirawan Prajurit TNI bernomor 003/FPPTNI/V/2025 dan bertitimangsa Jakarta, 26 Mei 2025.

Surat usulan pemakzulan Gibran ditujukan kepada Ketua MPR RI dan Ketua DPR RI periode 2024-2029.

Surat tersebut ditandatangani empat purnawirawan jenderal TNI. Antara lain Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi.

Kemudian, Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan, Jenderal TNI (Purn) Tyasno Soedarto dan Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto.