DPR RI akan Rapat Bersama Natalius Pigai Hari Rabu Membahas Permintaan Rp20 Triliun

Komisi XII DPR RI akan menggelar rapat dengan Menteri HAM, Natalius Pigai untuk mengelaborasi lebih dalam terkait gaduh permintaan anggaran Rp20 triliun untuk Kementerian HAM, pada Rabu 30 Oktober 2024.

Ketua Komisi XIII DPR, Willy Aditya mengatakan pihaknya akan mendalami terlebih dahulu maksud dari pernyataan Natalius Pigai yang mengusulkan anggaran Kementerian HAM untuk naik menjadi Rp20 triliun.

“Kita dalami lagi maksud Pak Pigai itu apa, dan beliau juga menyampaikan itu sebagai sebuah lontaran dalam sambutan,” tutur Willy Aditya.

Baca Juga: Kepincut Pendidikan Barak Militer ala Dedi Mulyadi, Natalius Pigai Usulkan Penerapan Secara Masif!

Ketua Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya. (Foto: Ist)

Willy Aditya menekankan dileburnya Kementerian HAM di pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka adalah bukti political will yang progresif dari Kabinet Merah Putih. Menurutnya, urusan HAM itu sangat luas.

Mengingat, HAM merupakan hak mendasar bagi seluruh warga negara tanpa pandang bulu. “Ya kalau perspektif HAM, semua HAM ya, makan bergizi juga HAM, pendidikan 20 persen juga HAM, kesehatan juga HAM. HAM kan menjadi fundamental rights,” jelasnya.

Tak hanya membahas terkait permintaan Natalius Pigai menaikkan dana Kementerian HAM menjadi Rp20 triliun, Willy Aditya menyebutkan beberapa hal lain juga akan dibahas dalam rapat tersebut. Termasuk soal tupoksi Kementerian agar tidak tumpang tindih dengan Komnas HAM.

Baca Juga: Menteri Natalius Pigai: Koruptor Masuk Kategori Pelanggar HAM

“Bagaimana kemudian apa yang tidak overlapping. Ada Komnas HAM juga ya,” ucap Willy Aditya.

Sebelumnya, Menteri HAM, Natalius Pigai meyakini akan ada penambahan anggaran untuk kementerian yang dipimpinnya dalam rangka pembangunan HAM di Indonesia secara fisik maupun non fisik.

Natalius Pigai menginginkan anggaran bagi kementeriannya itu naik menjadi lebih dari Rp20 triliun. Menurutnya, pembangunan HAM itu mencakup banyak hal yang terdiri dari fisik dan non fisik.

Gedung Kementerian HAM, Jakarta. (Foto: Ist)



Misalnya pembuatan regulasi, perlindungan warga negara dan pemenuhan hak masyarakat yang tentunya tidak bisa dilakukan dengan anggaran yang kecil.

“Kalau negara punya kemampuan, maunya di atas Rp20 triliun. Dan Pigai bisa bangun, jangan anggap saya remeh. Saya ini orang pekerja lapangan di HAM. Saya bisa kalau negara punya anggaran,” ucap Natalius Pigai usai acara penyambutan di Kantor Direktorat Jenderal HAM, beberapa waktu lalu.

Mantan Komisioner Komnas HAM itu mengaku memiliki segudang rencana program yang akan dia kembangkan. Termasuk di antaranya adalah mendirikan Universitas Hak Asasi Manusia (Unham) yang menjadi pertama dan satu-satunya di dunia.

Unham menurutnya akan memberikan kontribusi penting bagi penguatan HAM di Indonesia. Natalius Pigai mengaku ingin memperkuat perlindungan HAM. Dengan anggaran yang hanya mencapai Rp64 miliar menurutnya tidaklah cukup.