Forumterkininews.id, Jakarta – Komisi VI DPR RI menyetujui alokasi anggaran Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) RI Tahun Anggaran 2023, yang mencapai Rp260 miliar.
Wakil Ketua Komisi VI DPR, Mohamad Hekal kemudian meminta penggunaan anggaran secara optimal oleh Kementerian BUMN.
“Komisi VI DPR RI meminta kepada Kementerian BUMN RI agar mengoptimalkan penggunaan anggaran tersebut dengan sebaik-baiknya,” ujarnya, Rabu (21/9).
 Sebagai informasi, bahwa alokasi dana tersebut telah sesuai dengan Surat Badan Anggaran DPR RI No. B/16721/AG.05.02/09/2022 tertanggal 20 September 2022.
Selain itu, Komisi VI juga menyetujui Penyertaan Modal Negara (PNM) Tunai sesuai dengan harmonisasi Badan Anggaran sebesar Rp41 triliun.
“Ditambah alokasi cadangan pembiayaan investasi sebesar Rp5,6 triliun. Serta PMN Non Tunai tahun anggaran 2023 sebesar Rp3 triliun,â€Âimbuh Hekal.
Untuk diketahui, rincian untuk PNM Tunai tersebut adalah kepada PT Hutama Karya (Persero) sebesar Rp28,9 triliun, PT PLN (Persero) sebesar Rp10 triliun, PT LEN Industri (Persero) sebesar Rp1,7 triliun, dan Perum LPPNPI/Airnav Indonesia sebesar Rp659,2 miliar.
Sedangkan PNM Non Tunai diberikan kepada PT RNI (Persero) sebesar Rp2,5 triliun dan PT LEN Industri (Persero) sebesar Rp456,3 miliar.
