FT News – Presiden Joko Widodo melakukan reshuffle kabinet di sela 43 hari menjelang lengser, Senin (19/8).
Juru Bicara PDI Perjuangan, Chico Hakim menegaskan bahwa pergantian menteri merupakan hak prerogatif presiden.
“Namun hak tersebut dibatasi oleh konstitusi, waktu reshuffle, dan persyaratan untuk menjadi menteri,” jelasnya dalam keterangan tertulis, Senin (19/8).
Dia menyebut sejatinya menteri haruslah tahu tugas pokoknya. Lalu, menguasai hal-ihwal kementerian yang dipimpinnya, karena menteri adalah representasi pemerintahan.
“Artinya, menteri juga bertanggung jawab atas pencapaian tujuan bernegara,” tambahnya.
Kemudian, Chico menyebut motif politik lebih kuat dibandingkan kinerja dalam reshuffle menteri yang dilakukan Presiden Jokowi.
Sebab, dalam waktu yang sangat singkat tersebut, sangatlah sulit untuk mewujudkan efektivitas pemerintahan, kecuali ada agenda-agenda politik tersembunyi di dalamnya.
“Jadi, reshuffle ini lebih kuat motif politiknya dibandingkan dengan menjalankan perintah konstitusi,” ucapnya.
Jokowi melantik sejumlah menteri dan wakil menteri baru di Kabinet Indonesia Maju dalam sisa masa jabatan periode tahun 2019-2024 di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (19/8).
Dua menteri dari PDIP yakni Yasonna Laoly, digantikan oleh Supratman Andi Agtas yang juga anggota Komisi VIII DPR RI pada periode 2019-2024. Lalu ada Arifin Tasrif, jabatannya sebagai Menteri ESDM digantikan oleh Bahlil Lahadalia.
Berikut ini daftarnya:
1. Supratman Andi Agtas jadi Menkumham RI
2. Bahlil Lahadalia jadi Menteri ESDM
3. Rosan Roeslani jadi Menteri Investasi
4. Angga Raka Prabowo Jadi Wamenkominfo
5. Prof Dadan Hindayana jadi Kepala Badan Gizi
6. Hasan Nasbi jadi Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan
7. Taruna Ikrarjadi Kepala BPOM.
