Firli Bahuri Wanti-Wanti Kepala BNPB soal Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa dalam Penanganan Bencana

Forumterkininews.id, Jakarta - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri mewanti-wanti kepada Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen Suharyanto bahwa pihaknya sudah banyak melakukan pengusutan kasus korupsi pengadaan barang dan jasa terutama pascabencana.

Hal itu diungkapkan Firli pada saat kunjungan Suharyanto beserta jajaran ke Gedung Merah Putih KPK, Rabu (5/1/2022). Kedatangan Kepala BNPB ke lembaga antirasuah ini untuk melakukan audiensi. Dalam pertemuan tersebut kedua lembaga ini bersepakat melakukan kerja sama terutama dalam pencegahan korupsi dengan meningkatkan kesadaran pegawai BNPB melalui pendidikan dan pelatihan Ahli Pembangun Integritas (API).

Pertemuan antara Kepala BNPB Letjen Suharyanto dengan Ketua KPK, Firli Bahuri serta para wakilnya, Alexander Marwata, Nurul Ghufron, dan Lili Pintauli Siregar tersebut untuk membahas pemahaman dan penguasaan terkait proses pengadaan barang dan jasa dalam kondisi darurat.

Baca Juga: BNPT Kukuhkan Duta Damai Dunia Maya Regional Papua Barat

Firli Bahuri mengatakan bahwa saat ini ada empat persoalan bangsa yang harus dihadapi, yaitu bencana alam dan non alam, bahaya narkoba, terorisme dan radikalisme, serta bahaya tindak pidana korupsi.

“KPK dan BNPB punya tugas berbeda untuk menanggulangi masalah bangsa itu. Namun membutuhkan koordinasi antar satu sama lain, agar bisa memenuhi tugas tersebut," kata Firli dalam keterangannya, Rabu (5/1/2022).

"Dan yang terpenting bisa melaksanakan tujuan negara demi keamanan dan kesejahteraan rakyat,” sambungnya.

Baca Juga: Melalui Change.org, Jaringan Masyarakat Tuli Indonesia Desak Risma Minta Maaf

Dalam penanganan bencana, lanjut Firli, ada salah satu sektor yang rawan korupsi, yaitu pengadaan barang dan jasa (PBJ). Pihaknya sudah menangani banyak perkara terkait pengadaan barang dan jasa, termasuk yang dilakukan saat bencana.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menambahkan, BNPB harus bisa mengantisipasi agar korupsi PBJ ini tidak terjadi lagi dalam kondisi bencana.

“BNPB sudah pasti bisa menanggulangi bencana karena masyarakat perlu pertolongan cepat dan segera. Namun, yang sangat krusial adalah memastikan proses pengadaan barang dan jasa sesuai dengan prosedur yang benar,” ucap Alex.

Sementara itu, Suharyanto telah menyetujui untuk memberikan perhatian lebih pada proses pengadaan barang dan jasa dalam penanganan bencana, dan meminta bantuan KPK untuk memberikan pemahaman dan pelatihan mengenai hal tersebut.

“Jangan sampai karena ketidaktahuan dan ketidakpahaman kami, apa yang kami niatkan baik ternyata itu salah dan termasuk dalam tindak pindana korupsi,” ujarnya.